Biaya Akta Nikah Mahal, Pasangan di Negara ini Jadi Susah Menikah

ABUJA, DDTCNews—Sejumlah pasangan di Desa Kera, Nigeria terpaksa menunda untuk melangsungkan pernikahan lantaran tingginya meningkatnya biaya pernikahan pasca UU Akta Nikah berlaku.

Kepala Desa Kera, Ado Sa'id, mengatakan tidak ada pasangan satupun yang menikah di desa negara bagian Kano itu selama empat bulan usai diluncurkannya UU akta nikah pada Juli 2019 yang lalu.

“Biaya [administrasi] bisa mencapai 137.000 naira (setara dengan Rp5,1 juta) kepada pria yang ingin menikah. Penduduk desa merasa kebijakan itu memberatkan,” katanya dikutip Rabu (29/01/2020).

Isah Kera, salah seorang warga Desa Kera, mengatakan pungutan ‘pajak pernikahan’ itu telah memaksa beberapa pasangan keluar dari desa untuk melakukan proses perkawinan di tempat lainnya.

Warga lainnya, Sani Kera, mengaku memiliki lima anak yang siap menikah. Namun, mereka terpaksa menunda rencana perkawinan tersebut lantaran kebijakan pajak pernikahan sangat memberatkan.

Berdasarkan laman Kemendagri Nigeria, setidaknya terdapat 6 jenis dokumen yang dipungut 'pajak', di antaranya seperti akta nikah khusus dengan biaya 35.000 naria, akta nikah biasa 21.000 naria, dan legaliser akta nikah 15.000 naria.

Sekretaris Kemendagri Georgina Ehuriah mengatakan pemerintah ingin semua perkawinan tercatat oleh negara. Untuk mewujudkan itu, ada biaya yang harus dibayar setiap pasangan yang menikah.

“Ini agar perkawinan menjadi kredibel dan terdaftar di basis data nasional, sah secara hukum. Jika sertifikat tidak dicetak, maka itu ilegal dan tidak memenuhi tujuan yang diinginkan," kata Ehuriah.

Dia juga menyatakan setiap pasangan yang menikah harus memastikan tempat pernikahan telah dilisensi oleh Kemendagri. Selain itu, katanya, tidak semua tempat ibadah diizinkan untuk melakukan prosesi pernikahan.

Sementara itu, Presiden Kelompok Pantekosta Nigeria (PFN) Felix Omobude menilai UU Akta Nikah merupakan bentuk eksploitasi dan upaya mengkomersialkan perkawinan, terutama secara Kristen di Nigeria.

“Ini sangat tidak adil. Kami bingung mengapa perkawinan di gereja harus berada dalam daftar eksklusif konstitusi negara," kata Omobude dilansir dari Pmnewsnigeria.com. (rig)