PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Dian Kurniati | Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Menkeu Sri Mulyani menerima delegasi Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi negara yang mampu melaksanakan konsolidasi fiskal secara cepat dan kuat.

Sri Mulyani mengatakan ekonomi dan APBN telah pulih dan menonjol di antara negara peer. Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan delegasi Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

"Konsolidasi APBN Indonesia sangat cepat dan kuat setelah hantaman pandemi, dan ini sangat menonjol dibanding negara-negara peer kita," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (27/3/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Pertemuan Sri Mulyani dan delegasi S&P dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan pada Juni 2023 lalu. Pada Juli 2023, S&P memberikan rating dan outlook Indonesia berupa BBB/Stable.

Pada pertemuan ini, Sri Mulyani mengupas kinerja perekonomian Indonesia di tengah turbulensi perekonomian global dan APBN pada 2023, serta capaian perekonomian Indonesia 2024 sejauh ini.

Dia menyebut S&P juga menyampaikan kekaguman mereka terhadap capaian perekonomian dan pengelolaan fiskal Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Indonesia dinilai masih relatif stabil bahkan terus bertumbuh secara konsisten ketika negara-negara lain mengalami penurunan performa rating akibat pandemi.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Menurutnya, penilaian dari lembaga-lembaga rating internasional, termasuk S&P, penting untuk menjadi pengukur dan pengingat tentang kualitas pengelolaan fiskal yang baik sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, penilaian ini juga akan mendorong pemerintah memperkuat pengelolaan kebijakan fiskal agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan perekonomian.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah bertemu dengan delegasi Moody's Ratings sebelum lembaga pemeringkat kredit ini merilis rating baru. Moody’s terakhir kali memberikan rating kepada Indonesia Baa2 dengan outlook stabil pada 10 Februari 2022.

Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings pada 15 Maret 2024 kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau investment grade dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024. Adapun lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), pada 22 Maret 2024 juga mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja