BERITA PAJAK HARI INI

Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 19 Mei 2016 | 15:12 WIB
Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana pemangkasan belanja tahap II guna mengantisipasi shortfall pajak tersebar di sejumlah media cetak nasional, Kamis (19/5). Ada pula kekhawatiran tentang ekonomi global yang belum membaik yang menggerus penerimaan, sehingga ikat pinggang perlu kembali dikencangkan.

Selain itu, berita tax amnesty masih menyedot perhatian. Kali ini, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro akhirnya mengomentari usulan kenaikan tarif tebusan. Apakah pernyataan Menkeu itu efektif meredam desakan sejumlah kalangan untuk menaikan tarif tebusan itu? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga:
Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)


Baca :


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?