Bendaharawan Pemerintah, DJP Sudah Sediakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) telah mengeluarkan aplikasi e-bupot unifikasi bagi para bendaharawan pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.

“Implementasi aplikasi e-bupot unifikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses pemenuhan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem DJP sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendaharawan pemerintah bisa menjadi lebih efisien,” tulis DJP dalam unggahannya di Instagram.

Dalam PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik. Adapun dokumen elektronik tersebut dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah. PER-17/PJ/2021 mulai berlaku sejak masa pajak September 2021.

Adapun SPT unifikasi instansi pemerintah meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah, serta PPN dan/atau PPnBM. Simak ‘Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?’.

DJP mengatakan bendaharawan pemerintah yang membutuhkan asistensi, tutorial, dan pertanyaan dapat menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar untuk mendapatkan layanan terkait e-bupot unifikasi.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan upaya sosialisasi diperlukan karena aplikasi tersebut sudah digunakan. Sehingga, ujarnya, pelaporan transaksi dalam SPT Masa instansi pemerintah wajib dilakukan melalui skema unifikasi.

Neilmaldrin menjelaskan upaya sosialisasi masif tersebut melibatkan seluruh unit vertikal DJP. Kantor pusat dan Kanwil DJP juga ikut terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi tersebut. "[Sosialisasi masif] di level nasional kantor pusat maupun regional kanwil dan KPP serta KP2KP," ujarnya. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)

Baca Juga:

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?