Bendahara Kelebihan Setor Pembayaran Pajak, KPP Berikan Imbauan Ini

SINTANG, DDTCNews - Bendahara Desa Tonak Goneh, Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan barat mendatang KPP Pratama Sintang beberapa waktu lalu. Kedatangannya didampingi oleh kepala desa setempat.

Kedatangan bendahara desa tersebut dilatari oleh adanya kelebihan setor atas pembayaran pajak terutang. Wajib pajak bendahara tersebut lantas menanyakan langkah-langkah yang bisa dilakukan atas kealpaan yang dilakukan.

“Saya melakukan pembayaran pajak atas dana desa, tetapi ketika membuat billing secara mandiri melalui DJP Online, saya salah meng-input nominal pajak. Seharusnya saya meng-input nominal pajaknya saja, tetapi saya malah meng-input nominal belanja,” ucap wajib pajak menjelaskan permasalahannya kepada Rachmad Hidayat, Pegawai KPP Pratama Sintang yang bertugas dilansir pajak.go.id, dikutip pada Selasa (10/12/2024).

Karena kesalahan tersebut, bendahara juga telanjur melakukan penyetoran atas billing yang dibuat. Dirinya baru menyadari ada kelebihan setor setelahnya.

"Pajak yang terutang atas transaksi tersebut seharusnya tidak sebanyak itu,” lanjutnya sembari menyerahkan bukti pembayaran pajak dan bukti transaksi belanja.

Rachmad mengecek data pembayaran atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa Tonak Goneh. Dari data yang diperoleh bahwa wajib pajak telah menyetorkan pajak dengan jumlah yang lebih daripada seharusnya.

Atas kelebihan penyetoran pajak tersebut, Rachmad mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pemindahbukuan (Pbk). Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Hal ini dilakukan ketika terjadi kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak.

“Atas kelebihan penyetoran tersebut dapat dipindahbukukan untuk penyetoran pajak terutang yang belum dibayarkan, Pak,” jelas Rachmad seraya memberikan formulir dan menjelaskan tata cara pengisiannya.

Wajib pajak pun mengisi formulir tersebut dan menyertakan bukti penyetoran pajak yang telah diperolehnya dari Kantor Pos Indonesia.

“Untuk berkas permohonannya kami terima, Pak. Berikut untuk tanda terimanya. Untuk proses pemindahbukuan paling lama tiga puluh hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Akan tetapi, untuk layanan unggulan KPP Pratama Sintang pemindahbukuan dapat selesai diproses maksimal sepuluh hari kerja,” ucap Rachmad.

Atas pelayanan yang diberikan, wajib pajak menyampaikan terima kasih kepada KPP Pratama Sintang melalui pegawai yang bertugas.

Perlu diketahui pula, sebenarnya Pbk bisa diajukan secara online melalui e-Pbk DJP Online. Dengan pemindahbukuan lewat e-Pbk, wajib pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak dan tidak perlu menyiapkan lampiran.

"Tinggal isi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN), jenis, dan masa pajak yang ingin dipindahkan," tulis DJP beberapa waktu lalu.

Aplikasi e-Pbk sendiri sudah bisa dipakai secara serentak di seluruh Indonesia sejak akhir 2022 lalu.

Ruang lingkup aplikasi e-Pbk adalah untuk pemindahbukuan pada NPWP yang sama, Pbk atas SSP, dan Pbk untuk semua jenis pajak dan jenis setoran kecuali setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak.

Jika ingin menyampaikan permohonan Pbk secara online, wajib pajak perlu mengaktivasi fitur e-Pbk terlebih dulu melalui laman pajak.go.id. (sap)