KOTA PALEMBANG

Belum Optimal, Pemkot Bakal Sisir Potensi Pajak Tambang Pasir

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Januari 2021 | 19:30 WIB
Belum Optimal, Pemkot Bakal Sisir Potensi Pajak Tambang Pasir

Ilustrasi. Pekerja menaikkan material pasir timbunan ke atas truk. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.

PALEMBANG, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kota Palembang berencana menyisir potensi pajak yang belum tergali di antaranya seperti pajak tambang pasir sebagai upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BPBD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan Pemkot Palembang saat ini tengah menginventarisir tambang pasir yang berada di perairan kawasan Gandus. Menurutnya, pajak tambang pasir cukup potensial untuk digarap.

“Dulu sebetulnya ada dikenakan pajak tambang pasir, tetapi belum maksimal. Nah, tahun ini kami akan maksimalkan kembali untuk tambang pasir karena potensinya cukup tinggi. Saat ini, kami inventarisir,” katanya, dikutip Selasa (12/1/2021).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Tahun lalu, realisasi penerimaan dari pajak galian C tercatat senilai Rp1,1 miliar atau melampaui target yang dipatok senilai Rp750 juta. Meski terlampaui, Sulaiman meyakini potensi pajak galian C masih seluruhnya tersisir.

Di samping itu, ia memerinci realisasi penerimaan dari jenis-jenis pajak daerah lainnya. Realisasi setoran pajak hotel tercatat Rp37,32 miliar atau 83% dari target. Lalu, pajak restoran tercatat Rp99,23 miliar atau 99% dari target. Pajak hiburan tercatat Rp12,16 miliar atau 87%.

Selanjutnya, pajak reklame tercatat Rp18,3 miliar atau 61% dari target. Lalu, PPJ non-PLN senilai Rp5,4 miliar atau 108% dari target. Lalu, PPJ PLN senilai Rp162,44 miliar atau 85%, pajak parkir Rp17,24 miliar atau 72%, dan pajak air tanah Rp28,81 juta atau 38%.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Untuk pajak bumi dan bangunan, realisasinya tercatat Rp229,62 miliar atau 92% dari target. Lalu, untuk realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat Rp205,5 miliar atau 43%.

Melihat capaian setoran pajak daerah tersebut, Sulaiman berkomitmen untuk terus mengoptimalkan setoran pajak dengan menyisir potensi-potensi yang belum tergali, terutama untuk pajak yang belum mencapai target.

Minimal untuk meng-cover penerimaan pajak yang belum tercapai,” jelas Sulaiman seperti dilansir palpres.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja