KERJA SAMA INTERNASIONAL

Begini Strategi Asean Optimalisasi Penerimaan Cukai

Dian Kurniati | Senin, 28 Agustus 2023 | 14:00 WIB
Begini Strategi Asean Optimalisasi Penerimaan Cukai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Negara-negara Asean turut membahas strategi optimalisasi cukai dalam 10th Asean Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM), pekan lalu.

Dalam Joint Statement 10th AFMGM disebutkan bahwa strategi yang disepakati negara-negara Asean di antaranya perihal pertukaran data cukai minuman beralkohol. Tak hanya itu, dalam pertemuan itu, disinggung juga terkait dengan penerapan pita cukai digital.

"Pertemuan juga menyambut baik pertukaran informasi di antara negara Asean mengenai data cukai minuman beralkohol dan penerapan pita digital pada cukai," bunyi Joint Statement 10th AFMGM, dikutip pada Senin (28/8/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pertukaran data dan informasi di bidang pajak antara negara Asean sudah lebih dahulu dilaksanakan. AFMGM bahkan mendukung peningkatan pelaksanaan pertukaran informasi sesuai dengan standar yang disepakati secara internasional dalam mengatasi masalah BEPS.

Pertukaran informasi tersebut diharapkan mampu memperkuat basis pajak dan memobilisasi sumber daya dalam negeri.

Pita Cukai Digital

Soal pita cukai digital, wacana tersebut sebenarnya telah mengemuka sejak beberapa tahun lalu. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) pada 2021 membuka peluang penerapan pita cukai digital guna mengganti pita cukai konvensional yang saat ini berlaku.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Indonesia dan negara Asean lainnya sejauh ini masih menggunakan pita cukai konvensional. DJBC menegaskan pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai sudah aman karena menggunakan pita berbahan kertas khusus atau security paper dan dilengkapi hologram.

Pita cukai tersebut tidak bisa dipalsukan dan biaya pencetakannya jauh lebih murah dari penerimaan cukai.

Selain pertukaran data dan wacana penggunaan pita cukai digital, negara Asean pada AFMGM juga mendorong peningkatan kapasitas untuk menghadapi tantangan isu cukai internasional di masa depan. Misal, mengenai kebijakan cukai untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja