Begini Pandangan Sri Mulyani Soal Besarnya Utang RI

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah merumuskan langkah untuk bisa mengatasi besarnya utang saat ini, sekaligus mencari cara agar mempercepat penyelesaian berbagai pembangunan yang telah dijalankan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya penurunan biaya (cost) terhadap Surat Utang Negara (SUN) dari beban utang. Menurutnya hal tersebut menjadi implikasi positif dari perolehan peringkat Investment Grade sejak beberapa waktu lalu.

"Hampir seluruh SUN Indonesia turun basis poinnya, itu menunjukkan pemerintah mampu mengurangi beban utang. Pemerintah akan tetap menjaga utang agar tidak melampaui batasan yang dianggap membahayakan ekonomi dan keuangan negara," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/7).

Sri Mulyani menjelaskan dalam Undang-Undang Paket Keuangan Negara membatasi defisit sebesar 3%, dan batasan kumulatif utang tidak boleh melebihi angka 60%. Hingga saat ini, lanjutnya, defisit anggaran masih di bawah angka 3% dan kumulatif utang masih di bawah 30%.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu berpendapat utang tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari segi angka kumulatifnya saja, namun justru harus dipandang dari segi jatuh tempo dan profil atas komposisi utang terkait. Ia pun berencana akan menjaga agar rata-rata jatuh tempo utang berada di atas 8 tahun.

"Berarti kalau ada utang jangka pendek itu ya tetap agar bisa dibayar saat jatuh temponya nanti. Kami pun juga memberikan kepastian mengenai arah fiskal dalam jangka panjang yang saat ini sehat, tapi di dalam kebijakan fiskalnya masih banyak utang jangka panjang yang tidak setara," tuturnya.

Ani pun mengakui harus memandang lebih jauh mengenai kebijakan terkait, baik harus dibayar dalam jangka panjang atau perlu ada kebijakan lain. Mengingat, pembayaran utang tersebut pun memiliki keterkaitan dengan kebutuhan anggaran pemerintah dalam merampungkan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami perlu membuat kebijakan yang seimbang. Nanti akan ada rumusannya," pungkasnya. (Amu)