PAKISTAN

Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Agustus 2017 | 14:45 WIB
Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid Perdana Menteri baru Pakistan Shahid Khaqan Abbasi (Foto: Dawn.com)

ISLAMABAD, DDTCNews – Perdana Menteri terpilih Pakistan ke-28 Shahid Khawan Abbasi mengatakan fokus utama dalam agenda yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya adalah mempromosikan budaya membayar pajak negara.

Abbasi mengungkapkan fokus utama dari pembenahan perpajakan yang akan dilakukan jika disetujui oleh kabinet yaitu membidik orang-orang yang gaya hidupnya mewah agar membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

“Persepsi di negara ini, membayar pajak adalah pilihan. Saya akan mengubah persepsi tersebut dan membuat pajak menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Pakistan,” tuturnya, Selasa (2/8).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Setelah Parlemen menetapkan Abbasi sebagai Perdana Menteri baru lantaran perolehan suara mayoritasnya, Abbasi menyampaikan gambaran besar program yang akan dijalankan dalam pemerintahannya. Salah satu fokusnya yaitu di area perpajakan.

Abbasi terpilih menjadi perdana menteri empat hari setelah Mahkamah Agung melengserkan Perdana Menteri Nawaz Sharif berkenaan dengan tuduhan-tuduhan korupsi. Ia merupakan anggota partai Nawaz Sharif, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Berkenaan dengan perekonomian negara, Abbasi berjanji untuk melanjutkan fasilitasi investasi dan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, Ia juga akan menambahkan 10.000 megawatt listrik ke pembangkit nasional.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

“Saya berjanji akan berusaha untuk mengutamakan kesejahteraan yang lebih baik kepada para petani karena saya yakin pertanian adalah tulang punggung Pakistan,” pungkasnya.

Mengenai masalah keamanan negara, Abbasi mengatakan bahwa pemerintah akan mengakhiri kepemilikan senjata otomatis bagi warga sipil. Semua lisensi senjata yang dipegang warga sipil akan dicabut kembali oleh pemerintah dan pemerintah akan memberikan kompensasi berkenaan dengan hal ini.

Dalam hal kehidupan sosial dilansir dalam ctvnews.ca, Ia menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam masyarakat dan menyerukan perbaikan bidang pendidikan. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?