PAKISTAN

Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Agustus 2017 | 14:45 WIB
Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid Perdana Menteri baru Pakistan Shahid Khaqan Abbasi (Foto: Dawn.com)

ISLAMABAD, DDTCNews – Perdana Menteri terpilih Pakistan ke-28 Shahid Khawan Abbasi mengatakan fokus utama dalam agenda yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya adalah mempromosikan budaya membayar pajak negara.

Abbasi mengungkapkan fokus utama dari pembenahan perpajakan yang akan dilakukan jika disetujui oleh kabinet yaitu membidik orang-orang yang gaya hidupnya mewah agar membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

“Persepsi di negara ini, membayar pajak adalah pilihan. Saya akan mengubah persepsi tersebut dan membuat pajak menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Pakistan,” tuturnya, Selasa (2/8).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Setelah Parlemen menetapkan Abbasi sebagai Perdana Menteri baru lantaran perolehan suara mayoritasnya, Abbasi menyampaikan gambaran besar program yang akan dijalankan dalam pemerintahannya. Salah satu fokusnya yaitu di area perpajakan.

Abbasi terpilih menjadi perdana menteri empat hari setelah Mahkamah Agung melengserkan Perdana Menteri Nawaz Sharif berkenaan dengan tuduhan-tuduhan korupsi. Ia merupakan anggota partai Nawaz Sharif, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Berkenaan dengan perekonomian negara, Abbasi berjanji untuk melanjutkan fasilitasi investasi dan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, Ia juga akan menambahkan 10.000 megawatt listrik ke pembangkit nasional.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

“Saya berjanji akan berusaha untuk mengutamakan kesejahteraan yang lebih baik kepada para petani karena saya yakin pertanian adalah tulang punggung Pakistan,” pungkasnya.

Mengenai masalah keamanan negara, Abbasi mengatakan bahwa pemerintah akan mengakhiri kepemilikan senjata otomatis bagi warga sipil. Semua lisensi senjata yang dipegang warga sipil akan dicabut kembali oleh pemerintah dan pemerintah akan memberikan kompensasi berkenaan dengan hal ini.

Dalam hal kehidupan sosial dilansir dalam ctvnews.ca, Ia menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam masyarakat dan menyerukan perbaikan bidang pendidikan. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN