PAKISTAN

Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Agustus 2017 | 14:45 WIB
Begini Kebijakan Pajak Perdana Menteri Baru Shahid Perdana Menteri baru Pakistan Shahid Khaqan Abbasi (Foto: Dawn.com)

ISLAMABAD, DDTCNews – Perdana Menteri terpilih Pakistan ke-28 Shahid Khawan Abbasi mengatakan fokus utama dalam agenda yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya adalah mempromosikan budaya membayar pajak negara.

Abbasi mengungkapkan fokus utama dari pembenahan perpajakan yang akan dilakukan jika disetujui oleh kabinet yaitu membidik orang-orang yang gaya hidupnya mewah agar membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

“Persepsi di negara ini, membayar pajak adalah pilihan. Saya akan mengubah persepsi tersebut dan membuat pajak menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Pakistan,” tuturnya, Selasa (2/8).

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Setelah Parlemen menetapkan Abbasi sebagai Perdana Menteri baru lantaran perolehan suara mayoritasnya, Abbasi menyampaikan gambaran besar program yang akan dijalankan dalam pemerintahannya. Salah satu fokusnya yaitu di area perpajakan.

Abbasi terpilih menjadi perdana menteri empat hari setelah Mahkamah Agung melengserkan Perdana Menteri Nawaz Sharif berkenaan dengan tuduhan-tuduhan korupsi. Ia merupakan anggota partai Nawaz Sharif, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Berkenaan dengan perekonomian negara, Abbasi berjanji untuk melanjutkan fasilitasi investasi dan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, Ia juga akan menambahkan 10.000 megawatt listrik ke pembangkit nasional.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

“Saya berjanji akan berusaha untuk mengutamakan kesejahteraan yang lebih baik kepada para petani karena saya yakin pertanian adalah tulang punggung Pakistan,” pungkasnya.

Mengenai masalah keamanan negara, Abbasi mengatakan bahwa pemerintah akan mengakhiri kepemilikan senjata otomatis bagi warga sipil. Semua lisensi senjata yang dipegang warga sipil akan dicabut kembali oleh pemerintah dan pemerintah akan memberikan kompensasi berkenaan dengan hal ini.

Dalam hal kehidupan sosial dilansir dalam ctvnews.ca, Ia menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam masyarakat dan menyerukan perbaikan bidang pendidikan. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha