Begini Cara Sri Mulyani Atasi Piutang Pajak yang Macet

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP 2021, termasuk mengenai piutang pajak yang macet.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan piutang pajak macet tersebut. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan.

"Untuk temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, pemerintah akan inventarisasi piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan hingga Juni 2022," katanya, dikutip pada Jumat (1/7/2022).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan BPK. Terkait dengan piutang pajak macet, pemerintah juga akan mengembangkan sistem informasi dan monitoring ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan.

Melalui LHP atas LKPP 2021, BPK menyoroti kinerja pemerintah dalam melakukan penagihan atas piutang pajak. BPK menemukan piutang pajak senilai Rp20,84 triliun macet karena belum dilakukan penagihan secara memadai.

Apabila diperinci, terdapat 1.713 ketetapan pajak dengan nilai Rp2,18 triliun yang sama sekali belum dilakukan penagihan. Kemudian, 4.905 ketetapan pajak senilai Rp3,67 triliun telah diterbitkan surat teguran, tetapi belum disampaikan surat paksa.

BPK juga mencatat 13.547 ketetapan pajak senilai Rp14,06 triliun yang telah diterbitkan dengan surat paksa, tetapi belum dilakukan penyitaan. Auditor pemerintah juga menemukan 934 ketetapan pajak senilai Rp918,5 miliar yang telah diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan, tetapi pelunasan piutangnya belum optimal.

Menurut BPK, persoalan piutang itu terjadi karena Ditjen Pajak (DJP) tidak optimal dalam melakukan pengawasan berjenjang, tidak optimal dalam melakukan penagihan, serta belum mengembangkan sistem pengendalian yang secara otomatis dapat memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan.

"Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi makin berkualitas di masa mendatang," ujar Sri Mulyani di DPR.

Pemerintah juga berjanji menindaklanjuti temuan BPK lainnya seperti tata kelola insentif dan fasilitas perpajakan 2021. Dalam hal ini, pemerintah akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif serta menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan. (rig)