Beban Pajak UMKM Diusulkan Turun

NAIROBI, DDTCNews – Departemen Perdagangan Kenya berencana berdiskusi dengan Departemen Keuangan untuk menurunkan beban pajak, di luar pajak penghasilan (PPh), yang ditanggung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini diklaim bisa mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Kenya.

Sekretaris Kabinet Perdagangan dan Industri Kenya Peter Munya mengatakan pelaku UMKM harus menikmati rezim pajak yang lebih rendah dari tarif standar yang berlaku kepada dunia usaha pada umunya.

“Kami akan duduk bersama pegawai teknis untuk melihat bagaimana kami bisa mengurangi beban pajak dengan membawa rezim baru untuk UMKM,” katanya di Nairobi, Selasa (21/5/2019).

Departemen Keuangan Kenya menerapkan rezim PPh khusus UMKM dengan pendapatan tahunan kurang dari KES5 juta (Rp715,21 juta). Pemajakan yang sudah dimulai sejak Januari 2019 menjadi upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Dunia usaha dengan omzet tahunan yang berada pada ambang batas tersebut wajib menyetor 15% dari biaya izin usaha tunggal tahunan. Tarif itu lebih ramah dan lebih rendah dari pajak 30% yang dibayarkan perusahaan atas laba tahunan dengan angsuran triwulanan.

Jika usulan tersebut diterima, sambung Peter, UMKM bisa menikmati beberapa potongan harga pada impor bahan baku. Selain itu, pelaku UMKM juga bisa lebih dekat ke perusahaan ekspor di bawah Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ).

“UMKM perlu dipisahkan dari arus utama. Ada kebutuhan untuk pelaku UMKM. Mereka juga perlu dilatih tentang sertifikasi dan standarisasi,” tuturnya, seperti dilansir businessdailyafrica.

UMKM sejauh ini menyumbang sekitar 80% pekerjaan dan sepertiga dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah berharap UMKM bisa memainkan peran utama dalam menerapkan pilar manufaktur dalam rencana Big Four periode 2018-2022.

Di bawah rencana transformasi sosial—ekonomi yang ambisius, pemerintah memfasilitasi pendirian 1.000 pabrik UMKM tambahan di beberapa bidang, seperti pengolahan hasil pertanian, kulit, tekstil, dan pengolahan ikan untuk mencapai target sejuta pekerjaan layak baru pada 2022. (Kaw)