Beban Belanja Bunga Utang Tahun Ini Tumbuh 18,8% Jadi Rp373 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Beban belanja bunga utang pada APBN 2021 meningkat kurang lebih 18,8% dari Rp314,1 triliun pada 2020 menjadi Rp373,26 triliun pada tahun ini.

Pertumbuhan belanja bunga utang pada 2021 tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan bunga utang tahun lalu. Pada 2020, belanja bunga utang tercatat tumbuh 14% dari Rp275,5 triliun pada 2019 menjadi Rp314,1 triliun.

"Perhitungan pembayaran bunga utang tahun 2021 secara garis besar meliputi pembayaran bunga outstanding bunga utang dari akumulasi tahun-tahun sebelumnya termasuk tambahan utang penanganan Covid-19..," tulis pemerintah pada Nota Keuangan APBN 2021, dikutip Jumat (8/1/2021).

Dengan belanja bunga utang yang meningkat dan pendapatan negara yang tidak tumbuh terlalu tinggi pada APBN 2021, maka rasio bunga utang terhadap pendapatan negara juga meningkat.

Mengacu pada pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp1.743,64 triliun pada tahun 2021, rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara apabila dihitung bakal mencapai 21,4%.

Rasio belanja bunga utang tahun ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan rasio bunga utang pada 2020. Dengan realisasi pendapatan negara yang tercatat Rp1.633,6 triliun, rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan pada tahun lalu belum menyentuh 20%, atau masih 19,22%.

"Makin besar rasio mengindikasikan beban bunga utang meningkat dan kapasitas pendapatan untuk mendorong kebutuhan yang produktif makin mengecil. Hal ini berarti kerentanan fiskal meningkat...," tulis Badan Kebijakan Fiskal dalam Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang pada 2019.

Untuk diketahui, masalah rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara ini juga sudah sempat disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya.

Merujuk Laporan Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal yang dirilis pada pertengahan 2020, BPK mengungkapkan rasio belanja bunga utang Indonesia sudah melampaui batas atas maksimal yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF) sebesar 10% sejak 2015.

"Peningkatan rasio ini menunjukkan peningkatan belanja bunga tidak diiringi oleh peningkatan penerimaan negara," ungkap BPK dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut. (Bsi)