KEBIJAKAN PAJAK

Beasiswa LPDP Dibiayai Pajak, Sri Mulyani Titip Pesan buat Awardee

Dian Kurniati | Senin, 23 Oktober 2023 | 16:00 WIB
Beasiswa LPDP Dibiayai Pajak, Sri Mulyani Titip Pesan buat Awardee

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Rektor Universitas Negeri Semarang S. Martono (kanan) menyampaikan pemaparan pada kuliah umum di Gedung Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah melalui APBN mengucurkan investasi dengan nilai tidak sedikit dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sri Mulyani mengatakan bentuk investasi tersebut misalnya berupa pemberian beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Untuk itu, penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi untuk negara karena telah memperoleh pendidikan terbaik dengan dibiayai APBN.

"Orang-orang yang educated, karakternya bagus, ia akan taking care of our country. Alhasil, investasi yang tadinya dibiayai pajak, utang, pasti bisa dibayar kembali," katanya dalam kuliah umum di Undip, Senin (23/10/2023).

Baca Juga:
Batas Waktu Pemberitahuan Keberatan Wajib Pajak yang Tak Penuhi Syarat

Sri Mulyani menuturkan anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP berasal dari APBN, yang utamanya disumbang dari pajak. Dengan beasiswa ini, awardee pun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk kemudian berkontribusi kepada negara.

Dia menjelaskan setiap anak muda berkesempatan untuk memperoleh beasiswa LPDP. Menurutnya, manfaat yang diperoleh negara dalam jangka panjang juga bakal jauh lebih besar dari nilai beasiswa yang dikeluarkan.

"Ini karena APBN hadir sebagai instrumen untuk investasi di generasi muda. Kalau kita melakukan ini, bukan karena kita menggunakan APBN secara sembrono," ujarnya.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jakarta Utara Berhasil Realisasikan Target Pajak 2024

Indonesia, lanjut Sri Mulyani, memiliki banyak pekerjaan untuk mencapai tujuan sebagai negara maju pada 2045. Demi mencapai tujuan itu, pemerintah melakukan investasi yang besar untuk penguatan SDM, baik melalui peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkeu juga akan terus mengelola APBN untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Januari 2025 | 18:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Kanwil DJP Jakarta Utara Berhasil Realisasikan Target Pajak 2024

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:21 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Permanent Safe Harbour Pajak Minimum Global, Pajak Tambahan Bisa Nol

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:21 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Permanent Safe Harbour Pajak Minimum Global, Pajak Tambahan Bisa Nol

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:45 WIB DDTC TOWN HALL

Town Hall 2025, DDTC Apresiasi dan Dukung Pengembangan Karier Pegawai

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Kamis, 23 Januari 2025 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:40 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax