IBU KOTA BARU

Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Punya Peran dalam Pemulihan Ekonomi

Dian Kurniati | Selasa, 09 Juni 2020 | 15:21 WIB
Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Punya Peran dalam Pemulihan Ekonomi

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tetap bekerja menyelesaikan penyusunan rencana induk lokasi calon ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengklaim rencana induk atau masterplan ibu kota baru akan rampung dalam waktu dekat ini. Meski begitu, ia tak menyebutkan target kapan rencana induk tersebut selesai.

"Kami masih menyiapkan masterplan, dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Suharso mengungkapkan kepastian pemindahan ibu kota negara dari DKI ke Kalimantan Timur kerap kali ditanyakan pengusaha. Menurutnya, ada optimisme besar dari pelaku usaha bahwa pemindahan ibu kota bakal berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

Dia menilai ibu kota baru memang berpotensi menghadirkan efek berantai pada pertumbuhan ekonomi negara, terutama di Kalimantan. Dalam tahap pembangunan saja, bahan bangunan dan tenaga kerja banyak diambil dari Kalimantan dan Sulawesi.

Begitu pula peralatan dalam pendirian kompleks ibu kota negara seperti tongkang. Menurut Suharso, kebutuhan tongkang cukup besar guna mengangkut berbagai bahan material. Tak hanya itu, usaha penyewaan alat berat juga turut mendulang untung.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

“Bisnis bukan hanya material batu, tapi juga tongkang yang diperlukan untuk mengangkutnya ke daerah ibu kota negara,” ujarnya.

Suharso meyakini roda perekonomian di Kalimantan akan bergerak cepat dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran. Dia menyebut kota seperti Samarinda dan Balikpapan berpeluang menjadi kawasan industri penunjang ibu kota baru.

“Ini sebuah bisnis opportunity yang besar sekali, yang tidak terlalu bergantung pada APBN,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?