Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengusulkan adanya pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi cryptocurrency sebagaimana yang telah dikenakan terhadap saham di bursa efek.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan Bappebti tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengenaan pajak terhadap cryptocurrency.

"Ini diharapkan dapat menggairahkan masyarakat dan memberikan kepastian mengenai bagaimana pajaknya. Kami sedang diskusi, tetapi arahnya adalah seperti PPh final di bursa efek," katanya, Jumat (18/6/2021).

Menurut Wisnu, pajak yang dikenakan atas sektor perdagangan aset kripto ini harus menarik untuk mencegah dana masyarakat lari ke luar negeri. Bila tarif pajak ditetapkan terlalu tinggi, permintaan terhadap dolar AS bisa meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"Pajak ini harus tetap menjadi insentif. Kalau tidak, ini para pelanggan ini akan lari ke luar. Berapa banyak dolar AS yang harus dibeli? Kalau orang ramai-ramai cari dolar AS sudah kebayang itu rupiah pasti akan tertekan sekali," tuturnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya sempat mengatakan DJP tengah melakukan pendalaman untuk menentukan perlakuan pajak yang tepat atas transaksi cryptocurrency baik dalam hal PPh maupun PPN.

Suryo menambahkan DJP sedang mempertimbangkan skema pemotongan ataupun pemungutan yang tepat atas transaksi cryptocurrency. Adapun tarif PPh final yang berlaku atas transaksi saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.

Terkait dengan PPN, lanjutnya, DJP juga tengah mengkaji apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai barang dan jasa atau pengganti uang. Apabila cryptocurrency adalah pengganti uang maka penyerahannya tidak dikenai PPN. (rig)