PAKISTAN

Banyak Pengelakan Pajak, Negara Ini Kembangkan Sistem Deteksi Baru

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Maret 2021 | 15:01 WIB
Banyak Pengelakan Pajak, Negara Ini Kembangkan Sistem Deteksi Baru

Perdana Menteri Pakistan di Islamabad beberapa waktu lalu.  Imran menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir. (Foto: Asad Zaidi/Bloomberg/theprint.in)

ISLAMABAD, DDTCNews - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.

Untuk menekan praktik pengelakan pajak oleh pelaku industri, Khan mengatakan otoritas pajak, Federal Board of Revenue (FBR), akan menggunakan track and trace (T&T) system untuk mendeteksi indikasi pengelakan pajak.

"Dalam 5 tahun terakhir FBR telah berupaya menggunakan T&T system untuk mendeteksi pengelakan pajak. Namun, selalu ada pihak yang menyabotase pengembangan sistem ini," klaim Khan, dikutip Selasa (16/3/2021).

Baca Juga:
DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Mulai tahun 2021, Khan mengatakan tidak akan ada pihak yang bisa mencegah pengembangan T2T system. Pasalnya, pengadilan telah menetapkan stay order atas keberlangsungan sistem tersebut.

Melalui T&T system, Khan mengklaim FBR dapat mengurangi kebocoran penerimaan pajak sekaligus mendeteksi praktik underreporting atas penjualan produk industri.

Menurut Khan, wajib pajak yang beroperasi pada sektor industri gula, pupuk, semen, dan rokok telah lama dengan mudah melakukan pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga:
Temukan Kasus Pemalsuan Identitas, Otoritas Pajak Ini Lakukan Audit

Khan mengatakan total pajak yang tidak berhasil dipungut dari sektor-sektor tersebut cukup masif. Khusus dari industri gula saja, total pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak pada sektor tersebut mencapai PKR400 miliar atau kurang lebih sebesar Rp36,9 triliun.

Pada industri rokok, tercatat hanya 2 wajib pajak yang secara rutin membayarkan pajaknya. Menurut Khan, 40% penerimaan pajak yang seharusnya bersumber dari industri rokok telah hilang akibat pengelakan pajak.

Menurut Khan, praktik pengelakan pajak oleh industri di Pakistan membuat beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat secara umum akan meningkat.

"Ketika industri tidak membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya, kita terpaksa mencari sumber penerimaan lain melalui pajak tidak langsung seperti PPN. Ini membebani masyarakat," ujar Khan seperti dilansir samaa.tv. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 15:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Selasa, 08 Oktober 2024 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China