PRANCIS

Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Juli 2020 | 15:30 WIB
Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy. (foto: Bank Sentral Prancis)

PARIS, DDTCNews—Bank Sentral Prancis atau Banque de France menyarankan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan insentif pajak baru sebagai alat untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Gubernur Bank Sentral Francois Villeroy mengatakan stabilitas kebijakan fiskal yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga belanja pemerintah ketimbang memberikan insentif pajak baru.

“Membangun kepercayaan setelah krisis perlu dilakukan dengan cara menahan pengeluaran pemerintah ketimbang memberikan diskon pajak. Ini perlu demi menjaga utang pemerintah tidak terus meningkat," katanya dikutip Jumat (10/7/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Selama masa pandemi, lanjut Villeroy, terjadi penghematan belanja rumah tangga. Hal itu terlihat dari simpanan rumah tangga di lembaga perbankan mencapai ‎€100 miliar atau sekitar 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis.

Menurutnya, dana simpanan masyarakat perlu diputar untuk membantu pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ada baiknya memberikan kepastian kebijakan pajak dan tidak banyak mengubah kebijakan dalam waktu singkat.

"Ini (visibilitas kebijakan pajak) bisa menjadi jaminan stabilitas fiskal untuk beberapa tahun ke depan," papar Villeroy.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Alasan lainnya yang disinggung gubernur adalah pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk membiayai insentif pajak. Saat ini, utang Prancis sudah naik dari 100% terhadap PDB menjadi 120% terhadap PDB.

“Kami merekomendasikan tingkat utang tidak melampaui 120% terhadap PDB. Saat ini utang pemerintah bergerak terlalu cepat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Prancis," jelas Villeroy dilansir dari Hellenic Shipping News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN