PRANCIS

Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Juli 2020 | 15:30 WIB
Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy. (foto: Bank Sentral Prancis)

PARIS, DDTCNews—Bank Sentral Prancis atau Banque de France menyarankan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan insentif pajak baru sebagai alat untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Gubernur Bank Sentral Francois Villeroy mengatakan stabilitas kebijakan fiskal yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga belanja pemerintah ketimbang memberikan insentif pajak baru.

“Membangun kepercayaan setelah krisis perlu dilakukan dengan cara menahan pengeluaran pemerintah ketimbang memberikan diskon pajak. Ini perlu demi menjaga utang pemerintah tidak terus meningkat," katanya dikutip Jumat (10/7/2020).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Selama masa pandemi, lanjut Villeroy, terjadi penghematan belanja rumah tangga. Hal itu terlihat dari simpanan rumah tangga di lembaga perbankan mencapai ‎€100 miliar atau sekitar 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis.

Menurutnya, dana simpanan masyarakat perlu diputar untuk membantu pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ada baiknya memberikan kepastian kebijakan pajak dan tidak banyak mengubah kebijakan dalam waktu singkat.

"Ini (visibilitas kebijakan pajak) bisa menjadi jaminan stabilitas fiskal untuk beberapa tahun ke depan," papar Villeroy.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Alasan lainnya yang disinggung gubernur adalah pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk membiayai insentif pajak. Saat ini, utang Prancis sudah naik dari 100% terhadap PDB menjadi 120% terhadap PDB.

“Kami merekomendasikan tingkat utang tidak melampaui 120% terhadap PDB. Saat ini utang pemerintah bergerak terlalu cepat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Prancis," jelas Villeroy dilansir dari Hellenic Shipping News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai