PROVINSI DKI JAKARTA

Bangun Dua Kantor UPPPD, Pemprov DKI Alokasikan Rp36 Miliar

Muhamad Wildan | Jumat, 20 November 2020 | 11:34 WIB
Bangun Dua Kantor UPPPD, Pemprov DKI Alokasikan Rp36 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – DPRD menyetujui usulan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk menganggarkan pembangunan kantor unit pelayanan pemungutan pajak daerah (UPPPD) pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2021.

Berdasarkan pemaparan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, otoritas pajak daerah ini mengusulkan pembangunan dua kantor UPPPD antara lain UPPPD Jatinegara dan UPPPD Makasar dengan pagu sejumlah Rp35,79 miliar.

"Kami ini pencari pajak, maka kita ingin melayani masyarakat dengan baik agar ketika mereka ke kantor kita untuk melakukan pembayaran, mereka merasakan kenyamanan, karena memang kantor ini kurang layak," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Yusuf dikutip dari laman resmi DPRD, Kamis (20/11/2020).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menuturkan pembangunan kantor UPPPD Jatinegara dan UPPPD Makasar sudah diusulkan sejak 2019. Bahkan, detail engineering design pembangunan kedua kantor tersebut sudah siap sejak tahun lalu.

"Saya pastikan urgen sekali, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah DKI sebagai pemberi layanan publik dan kenyamanan pengguna jasa terhadap layanan kita. Maka kami dorong anggaran itu sebagai prioritas di tahun 2021," kata Tsani.

Tsani menjelaskan pembangunan kantor UPPPD Jatinegara dan Makasar perlu segera direalisasikan mengingat umur kedua kantor tersebut sudah 15 tahun sehingga berpotensi membahayakan pegawai dan wajib pajak.

Baca Juga:
Pagu Paket Stimulus Ekonomi 2025 Capai Rp28 Triliun, Ini Perinciannya

Selain pembangunan dua kantor UPPPD baru, terdapat juga usulan untuk mengalokasikan tambahan anggaran untuk perencanaaan pembangunan gedung UPPPD Kramat Jati - Pasar Rebo, Cempaka Putih, dan Tambora dengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar.

Lebih lanjut, terdapat pula usulan kegiatan perencanaan pembangunan gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP-PKB) Jakarta Selatan dengan anggaran sebesar Rp700 juta.

Tsani menerangkan gedung UPP-PKB Jakarta Selatan saat ini berada di atas lahan Polda Metro Jaya, bukan lahan Pemprov DKI Jakarta. Lokasi gedung UPP-PKB Jakarta Selatan yang baru diusulkan berada di Jl. MT Haryono atau di Kuningan Jakarta Selatan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?