TATA KELOLA PEMERINTAHAN

BAKN DPR Punya Wakil Ketua Baru, Begini Komitmennya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Maret 2021 | 12:01 WIB
BAKN DPR Punya Wakil Ketua Baru, Begini Komitmennya

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Anis Byarwati (F-PKS). (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengubah jajaran pimpinan dengan perubahan posisi wakil ketua sesuai dengan usulan fraksi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Anis Byarwati sebagai wakil ketua BAKN yang baru. Anggota Komisi XI DPR itu menggantikan rekan sesama Fraksi PKS, yaitu Ahmad Syaikhu.

Sufmi menjelaskan dasar penggantian itu berasal dari surat Fraksi PKS dan BAKN DPR. Surat Fraksi PKS berisi perubahan pimpinan fraksi dan mutasi anggota F PKS pada alat kelengkapan dewan. Surat BAKN DPR No.124/2021 tentang permohonan penetapan wakil ketua BAKN DPR RI.

Baca Juga:
DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

"Atas dasar tersebut di atas, maka saya menetapkan Saudari Anis Byarwati dengan nomor anggota 432 dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI menggantikan Saudara Ahmad Syaikhu," katanya di laman resmi DPR dikutip Kamis (11/3/2021).

Anis menyampaikan akan melanjutkan hasil kerja Ahmad Syaikhu sebagai wakil ketua BAKN. Dia memastikan agenda kerja BAKN tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Menurutnya, salah satu agenda kerja sebagai wakil ketua adalah konsisten memberikan saran atau masukan kepada pemerintah sebagai mitra kerja. Hal tersebut penting untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:
Demi Transparansi, BAKN DPR Bakal Sampaikan Laporan Kinerja Berkala

Selain itu, dia menyatakan akan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan meneruskan setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan ke pemerintah, sebagai cara menjamin tata kelola keuangan negara sesuai dengan peraturan perundangan.

"BAKN salah satu badan keahlian DPR RI yang mencerminkan bagaimana DPR mencermati akuntabilitas negara kita. Bersama dengan BPK kita di sini, mengupayakan agar negara ini memiliki sistem akuntabilitas keuangan yang baik," terang anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta tersebut. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 11:37 WIB PAJAK DAERAH

Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Minggu, 10 November 2024 | 10:30 WIB TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra