Bakal Ada Penyesuaian Sistem IT DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan modifikasi sistem teknologi informasi (information technology/IT). Rencana otoritas pajak ini menjadi salah satu bahasan dalam media nasional pada hari ini, Kamis (5/11/2020).

Direktur Teknologi Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan modifikasi sistem IT dilakukan untuk menyesuaikan dengan beberapa perubahan ketentuan dalam UU pajak. Perubahan itu masuk dalam klaster perpajakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Iya ada penyesuaian dari sisi IT DJP,” ujar Iwan.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja memuat perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), serta UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Simak artikel ‘UU Cipta Kerja Terbit, Download Perubahan 3 UU Pajak di Sini’.

Ada pula bahasan mengenai pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Pasalnya, hasil dari pemilihan presiden tersebut akan menentukan arah kebijakan ekonomi global. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah prospek pajak internasional, tidak terkecuali pada pemajakan ekonomi digital.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Sanksi Administrasi

Direktur Teknologi Informasi DJP Iwan Djuniardi menjelaskan perubahan paling banyak pada layanan elektronik DJP terkait dengan pemenuhan administrasi PPN. Selain itu, terdapat penyesuaian sistem untuk perubahan skema sanksi dalam UU KUP sebagaimana diubah melalui UU No.11/2020.

Selain itu, beberapa perubahan juga berlaku untuk menyesuaikan perubahan tarif yang diatur pada perubahan UU pajak penghasilan (PPh) dalam UU Cipta Kerja. Simak artikel ‘Dirjen Pajak: Sanksi Administrasi Jadi Lebih Ringan’.

"[Perubahan sistem IT] itu untuk PPN dan KUP terkait rate pengenaan sanksi,” kata Iwan. (DDTCNews)

• Masih Terdapat Ketidakpastian

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan ada 3 catatan atas kebijakan pajak dalam konteks dinamika pemilihan presiden AS. Pertama, Trump memiliki intensi kuat untuk melanjutkan program pajak melalui Tax Cuts Jobs Act (TCJA) 2.0, sedangkan Biden memiliki posisi TCJA perlu untuk direvisi karena dirasa tidak adil.

Kedua, prinsip kerja sama global yang menjadi agenda Biden memberikan sinyal AS akan lebih aktif dalam pembicaraan agenda reformasi pajak internasional, termasuk soal pajak digital. Ketiga, siapapun presidennya, pandemi covid-19 bisa mendorong adanya upaya untuk lebih mementingkan kepentingan nasional (inward looking).

“Jadi masih terdapat ketidakpastian apakah keterlibatan atau keterbukaan AS dalam cetak biru pajak digital akan berujung pada persetujuan mereka,” kata Darussalam. (Bisnis Indonesia)

• Pemungut Bea Meterai

Pemungutan bea meterai terutang atas dokumen yang bersifat perdata bisa dilakukan oleh pemungut bea meterai. Ketentuan tersebut masuk dalam Pasal 10 ayat (1) UU 10/2020. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut bea meterai akan diatur dalam peraturan menteri keuangan

Pemungut bea meterai memiliki 3 kewajiban. Pertama, memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kedua, menyetorkan bea meterai ke kas negara. Ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai ke kantor DJP.

Adapun ketentuan mengenai pemungut bea meterai tidak diatur dalam UU No. 13/1985. Pemerintah memasukkan pemungut bea meterai dalam UU 10/2020 guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban bea meterai. (DDTCNews)

• Pihak yang Terutang Bea Meterai

Ada beberapa ketentuan terkait pihak yang terutang bea meterai dalam UU 10/2020. Untuk dokumen yang dibuat sepihak, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Untuk dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya.

“Dikecualikan dari ketentuan …, dokumen berupa surat berharga …, bea meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga,” demikian bunyi penggalan Pasal 9 ayat (3) UU 10/2020. Simak artikel ‘Soal Pihak yang Terutang Bea Meterai, Ini Ketentuannya’. (DDTCNews)

• Tarif Bea Masuk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 4 beleid baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Masing-masing PMK untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam layanan kepabeanan barang impor dari negara anggota AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA. Keempat PMK itu juga untuk mengakomodasi dinamika dalam perjanjian/kesepakatan yang bersangkutan. Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis 4 PMK Baru Soal Tarif Bea Masuk, Apa Saja?’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

• Masih dalam Zona Negatif

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memprediksi hampir semua komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III/2020 masih akan berada pada zona negatif.

Febrio mengatakan kondisi tersebut merupakan efek dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020. Menurutnya, hanya komponen belanja pemerintah yang masih akan tumbuh positif. Sebagai informasi, hari ini, BPS akan mengumumkan realisasi PDB kuartal III/2020.

"Berdasarkan estimasi kami, untuk kuartal III/2020 nanti, hampir seluruh komponen PDB masih akan negatif, kecuali konsumsi pemerintah yang akan tumbuh signifikan," katanya. (DDTCNews/Kontan)