KEBIJAKAN PEMERINTAH

Automatic Blocking System Dipakai Lagi untuk Tagih Piutang PNBP

Muhamad Wildan | Minggu, 04 Juni 2023 | 08:30 WIB
Automatic Blocking System Dipakai Lagi untuk Tagih Piutang PNBP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 155/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP dengan menerbitkan PMK 58/2023.

Melalui PMK 58/2023, pemerintah mengatur tentang automatic blocking system yang rencananya akan digunakan untuk meningkatkan upaya penagihan atas piutang PNBP lewat pemblokiran layanan.

"Automatic blocking system ... digunakan untuk memblokir layanan tertentu dan/atau pembukaan blokir atas layanan tertentu," bunyi Pasal 184E ayat (4) PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023, dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Baca Juga:
Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 182 PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023, pengelola PNBP dapat menghentikan pelayanan bila wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP, kewajiban pemenuhan dokumen pembayaran PNBP, atau kewajiban pertanggungjawaban PNBP. Penghentian layanan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pengawasan.

Selain menghentikan layanan, pengelola PNBP dapat meminta kepada Ditjen Anggaran (DJA) untuk menghentikan akses layanan kode billing. Permintaan untuk menghentikan akses layanan kode billing tersebut diajukan kepada DJA lewat automatic blocking system.

Bila wajib bayar sudah memenuhi kewajibannya, pengelola PNBP dapat melakukan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode billing. Pembukaan juga dilakukan melalui automatic blocking system.

Baca Juga:
Penerimaan Negara dari Migas pada 2025 Ditarget Capai US$13 Miliar

"Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode billing ... harus dilaksanakan paling lambat 24 jam setelah surat permintaan diterima," bunyi Pasal 184C ayat (1) PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023.

Ke depan, automatic blocking system juga akan digunakan untuk menyelesaikan piutang negara lainnya selain piutang PNBP.

Penyelesaian piutang selain PNBP menggunakan automatic blocking system tersebut diajukan berdasarkan usulan unit eselon I di Kemenkeu kepada DJP. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

Jumat, 17 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MIGAS

Penerimaan Negara dari Migas pada 2025 Ditarget Capai US$13 Miliar

Senin, 13 Januari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Imbal Jasa Penyimpanan Karbon, Ada Royalti Wajib Disetor ke Negara

Jumat, 10 Januari 2025 | 17:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Tangani PNBP, Kemenkeu akan Bentuk Dua Direktorat Baru

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah