Automatic Adjustment Lanjut ke 2025, Program K/L Dijamin Tak Terganggu

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan bakal melanjutkan kebijakan pencadangan anggaran atau automatic adjustment pada kementerian/lembaga (K/L), tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan automatic adjustment tidak akan mengganggu program prioritas K/L. Menurutnya, automatic adjustment hanya dilakukan terhadap belanja yang bukan prioritas.

"Automatic adjustment yang 5% selama ini dilakukan menyesuaikan dengan track record rata-rata pelaksanaan anggaran semua K/L yang ada di kisaran 95%-96%," katanya, dikutip pada Selasa (25/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan automatic adjustment hanya dilaksanakan sebesar 5% dari total belanja pada K/L setiap tahun. Meski ada pencadangan, dia memastikan program prioritas K/L tidak akan terdampak.

Menurutnya, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menjaga disiplin APBN 2024 agar defisit terjaga di bawah 3%, termasuk melalui automatic adjustment. Menurutnya, automatic adjustment dapat dilaksanakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta keberlangsungan fiskal di tengah tekanan global.

Kebijakan automatic adjustment pertama kali diperkenalkan pada 2022 sebagai pencadangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan mengenai automatic adjustment ini termuat dalam UU APBN 2022, yang berlanjut hingga UU APBN 2024.

Pasal 28 ayat (1) UU APBN 2024 menyatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah jika perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2022. Salah satunya, penyesuaian belanja negara.

Penyesuaian belanja negara tersebut dilakukan melalui pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram.

Automatic adjustment dinilai akan mendorong K/L mengevaluasi setiap program kerjanya agar betul-betul mendatangkan manfaat bagi masyarakat seperti mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat meminta menteri dan kepala lembaga menyiapkan antisipasi ketidakpastian perekonomian melalui automatic adjustment. Alasannya, APBN harus lincah merespons perubahan pada suasana ketidakpastian global yang tinggi. (sap)