MEKSIKO

AS Naikkan Kredit Pajak Mobil Listrik, 2 Negara Ini Keras Menolak

Syadesa Anida Herdona | Rabu, 05 Januari 2022 | 17:35 WIB
AS Naikkan Kredit Pajak Mobil Listrik, 2 Negara Ini Keras Menolak

Seorang pengemudi keselamatan Waymo duduk dengan tangan dilepas dari kemudi saat kendaraan Jaguar I-Pace berkendara di San Francisco, California, Amerika Serikat, Selasa (19/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Peter DaSilva/aww/cfo

MEXICO CITY, DDTCNews – Rencana kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan kredit pajak atas kendaraan listrik menuai kritik dari berbagai pihak. Meksiko dan Kanada menjadi 2 negara yang paling vokal menolak atas usulan pemerintah Negeri Paman Sam itu.

Menteri Perekonomian Meksiko Tatiana Clouthier menyebutkan negaranya akan terdampak langsung apabila Kongres AS setuju untuk menaikkan kredit pajak atas kendaraan listrik.

"Dampak yang ditimbulkan terkait usaha yang dilakukan Meksiko untuk mengontrol migrasi di wilayah perbatasannya," ujarnya, dikutip Rabu (05/01/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Dalam rencana kebijakan yang diusulkan, akan ada tambahan US$5.000 kredit pajak atas kendaraan listrik yang dibuat di Amerika Serikat. Sebelumnya, bagi pembeli mobil listrik telah mendapat insentif kredit pajak yang dapat diklaim sebesar US$7.500.

Jika usulan kebijakan ini berhasil diterapkan, sejumlah US$12.500 kredit pajak dapat diklaim oleh wajib pajak. Hal ini tentu menjadi sumber kritik yang dilayangkan Meksiko dan Kanada.

Menurut kedua negara tersebut, rencana kebijakan kredit pajak ini akan mencederai komitmen yang sebelumnya telah dibuat oleh Amerika Serikat. Komitmen tersebut berkaitan dengan perjanjian dengan WTO serta perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Dilansir Tax Notes International, kedua negara tersebut berpendapat bahwa usulan kebijakan ini juga dapat berdampak pada penurunan tenaga kerja. Akan ada banyak tenaga kerja di sektor otomotif yang kehilangan pekerjaannya.

Sebagai informasi, sejak dilantiknya Presiden Biden terjadi peningkatan migrasi ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja