SURVEI PAJAK

Apindo Buat Survei Khusus Bidang Pajak, Ini Isinya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Januari 2021 | 17:52 WIB
Apindo Buat Survei Khusus Bidang Pajak, Ini Isinya

Pekerja membersihkan patung Asta Brata (Arjuna Wijaya) di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah melaksanakan survei terkait pelaksanaan kewajiban pajak pelaku usaha pada 2020. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah melaksanakan survei terkait dengan pelaksanaan kewajiban pajak pelaku usaha pada 2020.

Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita mengatakan survei melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha untuk memetakan pelaksanaan kewajiban pajak tahun lalu. Survei itu memiliki beberapa tujuan seperti mengetahui posisi akhir laporan keuangan perusahaan dan mengukur dampak Covid-19.

"Apindo buat survei kepada 1.000 pengusaha untuk mengetahui berapa banyak yang lebih bayar dan kurang bayar atau untung. Kemudian sektor masa saja yang bermasalah," katanya dalam seminar Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Kamis (28/1/2021).

Baca Juga:
DJP Bakal Kirim Link Lewat WhatsApp, Survei Kepuasan Pelayanan Pajak

Suryadi memaparkan survei Apindo juga untuk mengetahui berapa banyak pengusaha yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan DJP tahun lalu. Dia mengharapkan hasil survei Apindo dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas dalam menyusun strategi tahun ini.

Dia mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 masih akan terasa bagi kegiatan usaha pada 2021. Oleh karena itu, jika hasil survei menunjukan mayoritas pelaku usaha mengalami tekanan dan tidak mencetak laba, maka DJP perlu melakukan penyesuaian proses bisnis tahun ini.

Salah satunya adalah membuka opsi untuk menyesuaikan kembali target pajak 2021 sebesar Rp1.229,58 triliun. Target setoran pajak tahun ini setidaknya tumbuh 14,7% dibandingkan dengan realisasi 2020 Rp1.071,58 triliun.

Baca Juga:
Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

"Pandemi Covid-19 ini belum selesai dan jika dalam kondisi tertekan, maka target ini perlu di-adjust kembali," ujar Suryadi.

Dia menambahkan hasil survei 1.000 pengusaha ini akan diserahkan ke Ditjen Pajak, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Menurutnya, kebijakan pajak tahun ini idealnya mengikuti ritme pemulihan ekonomi nasional yang diprediksi belum kembali normal pada 2021.

"Hasil survei ini nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan, karena kalau dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 4% sampai 5% dan dari Apindo kalau bisa tumbuh 2%-3% itu tetap patut disyukuri," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 31 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apindo Usulkan PPh Pasal 21 DTP Diberikan Lagi untuk Pekerja

Selasa, 30 Juli 2024 | 14:40 WIB S-162/PJ.09/2024

DJP Bakal Kirim Link Lewat WhatsApp, Survei Kepuasan Pelayanan Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 29 Mei 2024 | 14:33 WIB PP 21/2024

Pengusaha Kompak Tolak Pungutan 3 Persen untuk Tapera

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?