APBN Surplus Rp132,2 Triliun, Sri Mulyani: Pembalikan yang Luar Biasa

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi APBN hingga Mei 2022 kembali mengalami surplus Rp132,2 triliun. Angka tersebut setara 0,74% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp1.070,4 triliun, sementara belanja negara Rp938,2 triliun. Surplus itu juga berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama 2021 lalu dengan defisit Rp219,2 triliun.

"Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis(23/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga Mei 2022 mengalami pertumbuhan hingga 47,3%, lebih tinggi dari posisi akhir bulan sebelumnya yang tumbuh 45,9%. Secara nominal, angkanya yang senilai Rp1.070,4 triliun utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan hingga Mei 2022 tercatat senilai Rp846,1 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp705,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun. Adapun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp224,1 triliun.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya yang senilai Rp938 triliun. Realisasi itu terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp653,9 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp284,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, surplus APBN tersebut juga kembali berdampak pada penurunan pembiayaan utang. Hingga Mei 2022, pembiayaan utang baru senilai Rp83,3 triliun, sedangkan pada periode yang sama 2021 mencapai Rp310,4 triliun.

"Dari situasi Mei yang masih surplus, kita nanti berharap pada akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar Rp868 triliun dan bisa diturunkan secara cukup signifikan. Ini menggambarkan kesehatan APBN akan kita pulihkan," ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus berupaya mengakselerasi berbagai belanja agar berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Hal itu juga sejalan dengan langkah pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada isu kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan UMKM dan dunia usaha. (sap)