KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21?

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 18 Mei 2020 | 16:03 WIB
Apa Itu PPh Pasal 21?

MEREBAKNYA pandemi virus corona (Covid-19) membuat pemerintah merilis beragam insentif perpajakan. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang termuat dalam dua aturan.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2020 yang memberikan pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa tertentu yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, PMK 44/2020 yang memberikan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pegawai dengan kriteria tertentu yang bekerja pada pemberi kerja yang memenuhi kualifikasi. Beleid ini merupakan perubahan dari PMK 23/2020. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Definisi
MERUJUK pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Secara lebih luas, Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER - 16/PJ/2016 (PER-16/2020) mendefinisikan PPh Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun pembayaran tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (SPDN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Baca Juga:
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Merujuk pada dua definisi yang dijabarkan dapat diketahui ruang lingkup PPh Pasal 21 tidak terbatas pada gaji yang diterima oleh pegawai pada suatu perusahaan, tetapi mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima orang pribadi SPDN dari beragam jenis kegiatan atau usaha.

Pemotong PPh Pasal 21
SEBAGAI pajak yang mencakup berbagai jenis penghasilan, pemotong dari PPh Pasal 21 pun beragam dan tergantung pada jenis penghasilan yang diperoleh. Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) UU PPh terdapat lima pihak yang dimandatkan sebagai pemotong PPh Pasal 21.

Pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintah yang membayar berbagai jenis penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/kegiatan.

Baca Juga:
NIK Pegawai Tidak Ditemukan saat Bikin Bupot, DJP Beberkan Solusinya

Ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. Keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Secara lebih terperinci, Pasal 2 ayat (1) PER-16/2020 menyebutkan pemberi kerja terdiri atas orang pribadi, badan/cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan.

Selanjutnya, bendahara atau pemegang kas pemerintah yang diberikan kewajiban memotong PPh Pasal 21 termasuk bendahara atau pemegang kas pada seperti institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

Baca Juga:
Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai

Kemudian, pemotong pajak juga bisa berasal orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar penghasilan baik berupa honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada pemberi jasa, tenaga ahli, peserta pendidikan/pelatihan hingga pegawai magang.

Sementara itu, penyelenggara kegiatan termasuk juga badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan dan membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Wajib Pajak PPh Pasal 21
LUASNYA cakupan PPh Pasal 21 juga membuat penerima penghasilan yang disasar pajak jenis ini bermacam-macam. Merujuk pada Pasal 3 PER-16/2020, secara ringkas terdapat enam kategori penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21.

Baca Juga:
DJP: Pemberi Kerja Tetap Wajib Serahkan Bukti Potong Pajak ke Pegawai

Pertama, pegawai. Kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Ketiga, bukan pegawai. Keempat, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yang sama.

Kelima, mantan pegawai, Keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Adapun pelbagai penerima penghasilan tersebut memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda-beda.

Objek Pajak PPh Pasal 21
SEBAGAI pajak yang menyasar penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 juga sangat bervariasi. Merujuk pada Pasal 5 PER-16/2020, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dapat diklasifikasikan menjadi 9 jenis.

Baca Juga:
Ekspor Jasa Maklon Mainan Anak, Bagaimana Perlakuan PPh-nya?

Pertama, penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan penerima pensiun berupa uang/sejenisnya. Ketiga, penghasilan uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan/ jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, melewati jangka 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berupa upah harian/mingguan/bulanan atau satuan/borongan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan.

Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Baca Juga:
Bikin Bukti Potong PPh Pasal 21, Pakai NITKU Pusat atau Cabang?

Ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Kedelapan, penghasilan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang tidak teratur yang diterima mantan pegawai. Kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

Simpulan
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 memliki cakupan yang luas dan tidak sekadar pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai pada suatu perusahaan. Cakupannya yang luas membuat pemotong, penerima, objek, hingga mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bervariasi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’