KEBIJAKAN PAJAK

Anggaran Terkait Pembangunan IKN pada Tahun Ini Capai Rp 40,6 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Januari 2024 | 16:00 WIB
Anggaran Terkait Pembangunan IKN pada Tahun Ini Capai Rp 40,6 Triliun

Ilustrasi. Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejumlah Rp40,6 triliun pada 2024, naik 52% dibandingkan dengan realisasi belanja terkait dengan IKN pada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja yang terkait dengan IKN pada tahun lalu mencapai Rp26,7 triliun atau 97,6% dari target senilai Rp27,4 triliun. Sebagian besar pagu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sebanyak Rp23,8 triliun dipakai untuk infrastruktur, terutama kompleks istana dan pemerintahan pusat, tower rumah susun ASN, pembangunan jalan tol, jembatan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, dan penanganan banjir," katanya, Rabu (3/1/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sementara itu, belanja IKN yang tidak terkait dengan infrastruktur mencapai Rp2,9 triliun. Anggaran tersebut dipakai untuk persiapan pemindahan ibu kota, penyusunan rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan oleh Polri, hingga operasional Otorita IKN.

"Kalau kita lihat dari 2022, kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, naik cukup besar, menjadi Rp26,7 triliun. Tahun 2024 lebih besar, Rp40,6 triliun," ujar Sri Mulyani.

Anggaran IKN senilai Rp40,6 triliun pada tahun ini masih akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sejalan dengan kenaikan belanja IKN, realisasi belanja modal pada beberapa kementerian juga meningkat signifikan. Contoh, realisasi belanja modal oleh Kementerian PUPR pada 2023 mencapai Rp103,6 triliun, naik 33,5% bila dibandingkan dengan belanja pada 2022.

Secara keseluruhan, realisasi belanja modal pada 2023 mencapai Rp307,3 triliun, tumbuh 27,7% dari realisasi belanja modal 2022. Dengan demikian, Kementerian PUPR berkontribusi sebesar 33,7% terhadap total belanja modal. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja