PERCEPATAN DWELLING TIME

Amankan Mandat Presiden, Begini Instruksi Luhut

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 September 2016 | 08:33 WIB
Amankan Mandat Presiden, Begini Instruksi Luhut Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan seluruh komponen yang terlibat di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia untuk memperhatikan sedikitnya tiga aspek yang bersinggungan langsung dengan proses bongkar muat.

Luhut menyatakan aspek pertama adalah sumber daya manusia (SDM) yang berlaku sebagai petugas. Menurut dia, minimnya kualitas dan kuantitas SDM akan sangat mempengaruhi masa bongkar muat.

"SDM ini menjadi aspek awal yang perlu ditangani dan diedukasi lebih dalam sebelum menangani aspek yang lain, agar waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) ini bisa dipercepat," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/9).

Baca Juga:
Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Presiden Joko Widodo dalam peresmian terminal petikemas di Pelabuhan Kalibaru Priok sebelumnya meminta agar dwelling time dipercepat menjadi 2 hari dari posisi saat ini 3 hari ditambah proses bongkar muat hingga menjadi 4-5 hari.

Luhut menambahkan setelah aspek SDM dibenahi, maka langkah selanjutnya yaitu dengan memperbaiki dan jika perlu memperbarui sistem yang digunakan di pelabuhan, khususnya pelabuhan dengan masa bongkar muat yang terlalu lama.

"Memang dwelling time kita itu lama. Contohnya seperti di Pelabuhan Belawan, dwell time-nya sangat lama sekali. Bahkan saya pernah mengirim petugas untuk membantu bongkar muat di sana, namun tetap saja 10 hari belum tentu selesai," katanya.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Namun, sambungnya, jumlah SDM yang berkualitas dan sistem yang memadai, masih belum cukup untuk mempercepat proses dwell time. Upaya terakhir yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan sarana yang memadai, untuk memberikan keleluasaan proses bongkar muat di pelabuhan.

Luhut menegaskan, ketiga aspek tersebut menjadi poin utama untuk mempercepat dwell time. Bahkan, permasalahan dwell time ini telah menjadi program prioritas Luhut untuk segera ditangani dan diperbaiki.

"Jadi 3 aspek yang harus digencarkan, yaitu SDM (petugas), sistem yang digunakan, dan sarana yang memadai. Ketiga itu adalah poin utama tercapainya percepatan proses bongkar muat," tegasnya.

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Selain permasalahan dwell time, Luhut juga mempunyai program lain yang dijalankan secara bersamaan dengan penanganan dwell time. Program tersebut yaitu program tol laut, yang berfungsi untuk menekan biaya transportasi laut di Indonesia.

"Biaya transportasi laut kita itu termahal di dunia. Jadi pengadaan tol laut ini sudah segera dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Menurut penelitian, akan ada penghematan Rp721 triliun melalui program tol laut ini," katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja