ADMINISTRASI PAJAK

Alamat di Kartu NPWP Salah Cetak, Wajib Pajak Bisa Urus Perubahan Data

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 September 2022 | 17:30 WIB
Alamat di Kartu NPWP Salah Cetak, Wajib Pajak Bisa Urus Perubahan Data

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib Pajak punya kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki data perpajakan yang tertera pada kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Data yang bisa diubah termasuk alamat tempat tinggal atau domisili dalam wilayah kerja KPP terdaftar, alamat email, nomor telepon, status pernikahan, hingga status kewarganegaraan. Perubahan data ini bisa menjadi solusi apabila wajib pajak menemukan adanya 'salah cetak' data pada kartu NPWP miliknya.

"Untuk kondisi tersebut, dapat mengajukan permohonan perubahan data," cuit @kring_pajak saat menjawab pertanyaan netizen di Twitter, Rabu (7/9/2022).

Baca Juga:
PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Penjelasan singkat Ditjen Pajak (DJP) di atas merespons keluhan seorang netizen yang mengaku menemukan kesalahan cetak pada kartu NPWP-nya. Wajib pajak tersebut menyampaikan kalau dirinya baru saja membuat NPWP secara online. Namun, alamat domisili justru tidak ter-input.

"Bikin NPWP online, penulisan alamat 'BLOK. TIDAK ADA. NO. TIDAK ADA', eh malah muncul di kartunya seperti itu. Kalau sudah begini bisa diperbaiki enggak?" tanya netizen.

Sebagai informasi, permohonan perubahan data bisa diajukan lewat Kring Pajak dan live chat di pajak.go.id. Bagi wajib pajak orang pribadi, perlu juga disiapkan sejumlah dokumen termasuk NPWP, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email domisili atau alamat tempat tinggal, nomor ponsel, serta alamat email.

Baca Juga:
PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Selain itu, wajib pajak juga perlu mengisi formulir permohonan perubahan data yang bisa diunduh di laman pajak.go.id. Kemudian, masih ada dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan perubahan data seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak.

Perlu dicatat, waktu pelayanan Kring Pajak dan live chat adalah Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Layanan online yang disediakan DJP juga memfasilitasi aktivasi kembali nomor pokok wajib pajak (NPWP) non-efektif (NE).

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Digitalisasi Ekonomi Indonesia, DEN Dukung Implementasi Coretax

Kamis, 09 Januari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Kalau Hanya Login Coretax WP Badan, Tak Perlu Lewat Akun WP OP PIC

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Januari 2025 | 19:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Ada Opsen, Pemprov Jawa Barat Beri Keringanan Pajak Kendaraan

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Ungkap 3 Cara Agar Terhindar dari Penipuan Berkedok Petugas

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:30 WIB LAPORAN WORLD BANK

World Bank Kritik Pajak RI, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:15 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Kode Otorisasi DJP Via Coretax

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:00 WIB BEA CUKAI TELUK BAYUR

Sisir Pasar-Pasar, Bea Cukai Sita 35.000 Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:04 WIB PMK 124/2024

Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data