JAKARTA, DDTCNews - Relaksasi tata cara restitusi yang digulirkan tahun lalu banyak diminati wajib pajak. Lonjakan tajam langsung terasa setelah penerapan kebijakan yang tertuang dalam PMK No.39/2018.
Direktur Potensi, Kapatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan beleid yang berlaku per 12 April 2018 itu memberikan dampak signifikan dalam menggerus penerimaan DJP. Tercatat lonjakan terjadi baik dari sisi permohonan dan juga nominal yang dikembalikan kepada wajib pajak.
"Memang ada pengaruh [ke penerimaan] dari yang tadi 8 bulan jadi 1 bulan," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).
Catatan otoritas pajak Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar pajak pertambahan nilai (PPN) yang disampaikan wajib pajak pada periode Mei hingga Desember meningkat dari 1.499 permohonan di 2017 naik menjadi 5.449 di periode yang sama pada 2018. Secara persentase jumlah permohonan naik 264%.
Ditinjau dari sisi nominal juga tercatat naik tajam. Setelah beleid diteken, jumlah nominal restitusi yang diajukan hingga Desember 2018 mencapai Rp20,4 triliun. Angka ini naik 91% dari tahun 2017 yang sebesar Rp10,7 triliun.
Yon menjelaskan catatan statistik ini bukan menjadi kabar baruk bagi otoritas pajak. Pasalnya, percepatan restitusi juga memberikan keuntungan bukan hanya bagi wajib pajak tapi juga berlaku untuk fiskus.
Manfaat bagi Ditjen Pajak menurut Yon adalah menghemat waktu dan tenaga untuk memeriksa permohonan restitusi. Komposisi pemohon yang sebagian besar wajib pajak eksportir menurutnya merupakan hak wajib pajak untuk meminta restitusi.
Adapun secara total, restitusi PPN dan PPh di tahun lalu berkisar di angka Rp118 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang berkisar Rp110 triliun.
"Manfaat dari sisi DJP, kan sebenarnya mereka ini wajib pajak patuh, memang kalau kita habiskan 8 bulan memeriksa waktunya menjadi lama. Kalau ini lebih cepat, kan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif seperti lakukan sosialisasi, penyuluhan atau effort lainnya," tandasnya. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.