HEAD OF GLOBAL FORUM SECRETARIAT OECD MONICA BHATIA

'Akan Ada Lebih Banyak Kolaborasi Daripada Kompetisi'

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 03 Januari 2019 | 15:27 WIB
'Akan Ada Lebih Banyak Kolaborasi Daripada Kompetisi'

Head of Global Forum Secretariat OECD Monica Bhatia. 

PERTUKARAN informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) benar-benar nyata dan akan lebih intensif pada 2019. Dengan demikian, lanskap kerja sama pajak secara internasional sudah berubah. Era transparansi sudah dimulai.

Hal ini menjadi penekanan Head of Global Forum Secretariat OECD Monica Bhatia dalam International Taxation Conference di Mumbai, India pada penghujung tahun ini. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini akan mengubah lanskap pajak secara global.

InsideTax (majalah perpajakan bagian dari DDTCNews) berkesempatan mewawancarai perempuan yang menjadi bagian dari Top 10 orang paling berpengaruh dalam perkembangan lanskap pajak global beberapa tahun terakhir. Selain AEoI, InsideTax juga bertanya terkait ekonomi digital. Berikut kutipannya.

Bagaimana Anda melihat lanskap pajak global saat ini dan di masa depan?

Saya pikir dalam konteks global, pola kerja sama internasional di bidang pajak telah berubah total. Begitu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Salah satunya terkait pertukaran informasi baik secara otomatis (AEoI) ataupun bentuk lain seperti on request.

Gap antara wajib pajak (WP) dengan otoritas semakin menyempit. Sebelumnya, tidak ada yang tahu gambaran yang lengkap dari WP. Sekarang, otoritas sudah dapat mengerti yang terjadi dengan WP melalui pertukaran informasi tersebut.

Memang ini belum sempurna, tapi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jadi, saya pikir masa depan lanskap pajak global cerah. Akan ada lebih banyak kolaborasi dari pada kompetisi. Kompetisi memang akan tetap berlanjut, tapi akan ada lebih banyak kolaborasi dan kerjasama antarnegara.

Bagaimana perkembangan implementasi AEoI sejauh ini?

Selama 2018, sebanyak 86 negara bertukar informasi keuangan secara otomatis. Setiap pertukaran berisi informasi yang detail tentang rekening keuangan yang dimiliki di negara pengirim terkait WP negara penerima informasi.

Baru-baru ini, dalam kerangka  AEoI, Swiss mengirimkan informasi sekitar 2 juta rekening keuangan ke lebih dari 30 negara. Empat tahun yang lalu, tidak banyak orang yang percaya ini akan terjadi. AEoI telah benar-benar ada dan akan semakin intensif pada 2019.

Apa yang akan terjadi pada 2019?

Pada 2019 kita akan melihat lebih banyak aksi sharing data. Dari 154 anggota Global Forum, sekitar 107 anggota tengah bekerja bersama-sama untuk pertukaran informasi krusial untuk menuju transparansi pajak. Global Forum bekerja sama dengan sisa anggota yang belum melakukan pertukaran informasi untuk memastikan komitmen yang telah disampaikan. Negara-negara ini tertinggal karena mereka memerlukan regulasi domestik atau solusi teknis di negaranya.

Pada pertukaran informasi on requestpeer review putaran kedua sedang berlangsung. Hampir 40 laporan telah dikeluarkan. Dalam peer review, 14 negara yang didapati fully compliant dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, sebagian besar, tepatnya 21 masuk kelompok compliant dan ada tiga yang partially compliant

Fokus pada putaran kedua peer review adalah pada beneficial ownership yang masih menjadi titik lemah banyak negara. Negara harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi dari beneficial owners dari semua badan hukum dan mempertukarkan informasi ketika diminta.

Seberapa jauh kondisi tersebut akan mempengaruhi negara-negara berkembang, seperti Indonesia?

Saya pikir akan ada pengaruhnya di berbagai aspek. Untuk negara-negara berkembang ini adalah kesempatan karena mereka sebelumnya tidak punya kekuatan untuk memaksa sesuatu dikerjakan bersama-sama dengan dunia secara menyeluruh. Seperti Anda tahu, Eropa adalah negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa negara lain memberi detail informasi keuangan.

Dalam konteks Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga selalu menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara. Bagaimanapun mereka semua melihat keuntungan yang bisa didapat dengan kolaborasi ini. Indonesia juga memiliki program tax amnesty yang cukup sukses baru-baru ini. Jadi, Indonesia sekarang mulai mempertukarkan informasi secara otomatis. Harapannya, itu dapat digunakan untuk membuat pajak juga lebih baik.

Jadi, saya pikir negara-negara berkembang mendapat banyak manfaat dengan perkembangan pajak global yang terjadi sekarang. Apalagi, negara-negara ini masih berkutat melawan illicit financial flow. Dengan demikian, partisipasi mereka di tingkat global sangat penting dan esensial.

Bagaimana perlindungan hak-hak WP setelah AEoI mulai diimplementasikan?

Hak WP jelas harus dilindungi. Bagaimanapun, informasi keuangan merupakan hal yang paling sensitif dari setiap orang. Dengan demikian, informasi tersebut harus ditangani dengan sangat hati-hati. Informasi itu memiliki kerahasiaan penuh sehingga harus dipastikan terhindar dari upaya penyalahgunaan. Kesepakatan internasional pun telah mewajibkan ketentuan yang menjamin tidak ada penyalagunaan informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis.

Global forum pun memiliki proses pengujian setiap negara untuk melihat bagaimana mereka menggunakan informasi yang tersedia. Ini untuk meyakinkan bahwa setiap negara dalam memperlakukan banyaknya informasi keuangan selayaknya. Jika masih ada celah penyalahgunaan, suatu negara tidak bisa mendapatkan informasi dari negara lain. Meskipun pertukaran informasi sudah terjadi, kami akan melakukan pengujian setiap 5 tahun untuk mengevaluasi implementasi di masing-masing negara.

Apa yang akan menjadi proyek selanjutnya?

Kami harus memastikan implementasi AEoI berjalan selayaknya. Kami tidak tahu hal ini sebelumnya karena saat ini kami hanya tahu ada negara yang mengirimkan jutaan informasi akun keuangan. Selanjutnya, kami harus melihat dan memastikannya dalam level penggunaan informasi. Dalam konteks ini, kami akan melihat bagaimana domestic enforcement. Tentunya ini tidak mudah dan tantangan besar. Namun, kami akan melakukan hal ini dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan semua berjalan dengan kualitas yang baik.

Negara pun harus siap menghadapi masuknya data secara masif, menghubungkan antara informasi yang satu dengan yang lainnya, mendeteksi penggelapan pajak, dan memperoleh penerimaan pajak. Asistensi OECD ke depan akan difokuskan di sini. Kami juga akan melihat berbagai produk lain, seperti crypto assets dan e-money untuk memeriksa apakah semuanya juga tercakup dalam pertukaran informasi.

Simak wawancara Head of Global Forum Secretariat OECD Monica Bhatia selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi 40. Unduh majalah InsideTax di sini(kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

Jumat, 04 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Masuk OECD, RI Targetkan Initial Memorandum Selesai Akhir 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN