KEBIJAKAN PAJAK

Ajak Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik, Bamsoet: Pajaknya Murah

Dian Kurniati | Senin, 23 Oktober 2023 | 13:30 WIB
Ajak Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik, Bamsoet: Pajaknya Murah

Calon pembeli mencoba motor listrik di dealer Pratama motor, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (4/9/2023). Pemerintah memperluas syarat penerima subsidi sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik dari kelompok terbatas menjadi masyarakat umum dalam upaya meningkatkan minat pembelian kendaraan listrik. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik untuk menurunkan emisi karbon.

Bambang mengatakan penggunaan kendaraan listrik memiliki berbagai keuntungan. Selain ramah lingkungan, tarif pajak kendaraan listrik juga lebih murah.

"Pajak kendaraan relatif murah. Di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10% oleh pemilik mobil," katanya, dikutip pada Senin (23/10/2023).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Di DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian, kepemilikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga dibebaskan dari pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor progresif.

Selain itu, penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Di sisi lain, UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga mengatur pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB atas kendaraan bermotor listrik. Kebijakan ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Bambang mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Tanpa ada upaya menurunkannya, emisi karbon diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060.

Dia mengaku senang masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Secara bersamaan, industri kendaraan listrik di dalam negeri juga mulai berkembang.

Pemerintah menargetkan penjualan mobil listrik mencapai 400.000 unit pada 2025. Apabila target ini tercapai, impor BBM juga dapat dikurangi sebanyak 5 juta barel dan emisi karbon berkurang 1,84 juta ton.

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Pada 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan naik lagi mencapai 600.000 unit sehingga mengurangi impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Adapun pada 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton.

Bambang menilai Indonesia juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kendaraan listrik. Pasalnya, saat ini telah hadir mobil tenaga surya dan hidrogen yang lebih ramah lingkungan.

"Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang sehingga tidak ketinggalan," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja