PEMILU 2024

Ajak Investor Tanamkan Modal, Sri Mulyani Yakinkan Pemilu 2024 Damai

Dian Kurniati | Rabu, 20 September 2023 | 11:00 WIB
Ajak Investor Tanamkan Modal, Sri Mulyani Yakinkan Pemilu 2024 Damai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2023 di Bali, Rabu (20/9/2023).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan melaksanakan pemilu 2024 secara damai.

Hal itu ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2023 di Bali. Pemerintah, lanjutnya, siap memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi investor.

"Indonesia akan terus menjaga demokrasi dan pemilu sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian. Sistem demokrasi ini kami jaga sehingga damai dan stabil sehingga nantinya dapat tercipta transisi pemerintahan yang mulus," katanya, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Sri Mulyani menuturkan pemilu di Indonesia dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Pada pemilu ini, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota RI, DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Menurutnya, suasana pemilu juga mulai bisa dirasakan. Pemerintah pun memproyeksikan kinerja ekonomi tetap terjaga di tahun politik, terutama dari sisi permintaan.

"Saya lihat sekarang partai politik dan politikus mulai membelanjakan uangnya untuk kampanye, yang mana ini bagus untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki iklim berusaha, termasuk pada suasana pandemi Covid-19.

Dia menyadari bahwa Indonesia tidak imun terhadap berbagai tekanan global yang terjadi. Meski demikian, lanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter akan tetap dilaksanakan dengan baik untuk menjaga perekonomian nasional. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan