PEMILU 2024

Ajak Investor Tanamkan Modal, Sri Mulyani Yakinkan Pemilu 2024 Damai

Dian Kurniati | Rabu, 20 September 2023 | 11:00 WIB
Ajak Investor Tanamkan Modal, Sri Mulyani Yakinkan Pemilu 2024 Damai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2023 di Bali, Rabu (20/9/2023).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan melaksanakan pemilu 2024 secara damai.

Hal itu ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2023 di Bali. Pemerintah, lanjutnya, siap memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi investor.

"Indonesia akan terus menjaga demokrasi dan pemilu sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian. Sistem demokrasi ini kami jaga sehingga damai dan stabil sehingga nantinya dapat tercipta transisi pemerintahan yang mulus," katanya, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga:
POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Sri Mulyani menuturkan pemilu di Indonesia dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Pada pemilu ini, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota RI, DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Menurutnya, suasana pemilu juga mulai bisa dirasakan. Pemerintah pun memproyeksikan kinerja ekonomi tetap terjaga di tahun politik, terutama dari sisi permintaan.

"Saya lihat sekarang partai politik dan politikus mulai membelanjakan uangnya untuk kampanye, yang mana ini bagus untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki iklim berusaha, termasuk pada suasana pandemi Covid-19.

Dia menyadari bahwa Indonesia tidak imun terhadap berbagai tekanan global yang terjadi. Meski demikian, lanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter akan tetap dilaksanakan dengan baik untuk menjaga perekonomian nasional. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal

Minggu, 29 Desember 2024 | 07:30 WIB KILAS BALIK 2024

Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru