SEMINAR PERPAJAKAN

Ahli Beberkan Strategi Efektif Urusan Administrasi dan Hukum Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 September 2024 | 09:54 WIB
Ahli Beberkan Strategi Efektif Urusan Administrasi dan Hukum Pajak

Penyerahan plakat dari Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) Alessandro Rey kepada Founder DDTC Danny Septriadi. 

JAKARTA, DDTCNews - Seminar bertajuk Upaya Administratif dan Upaya Hukum Perpajakan yang Berkeadilan Secara Serial dan Simultan telah digelar di Brits Hotel Puri Indah, Jumat (6/9/2024). Acara ini dihadiri para ahli dan tokoh penting dalam komunitas pajak.

Mereka membahas strategi yang efektif menghadapi administrasi dan hukum pajak di Indonesia. Seminar ini melibatkan serangkaian presentasi dan workshop yang dipimpin Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) Alessandro Rey dan Bendahara P5I Irenne Margreet Nangoi.

Adapun topik-topik yang dibahas seperti persiapan transfer pricing documentation (TP Doc) dalam proses terkait dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak. Kemudian, ada juga bahasan tentang strategi pengajuan klaim administratif dan hukum.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Founder DDTC Danny Septriadi menjadi pemateri pertama. Danny menjelaskan jika diminta untuk menyerahkan TP Doc, baik dalam proses terkait dengan SP2DK maupun pemeriksaan pajak, wajib pajak tidak perlu khawatir sepanjang dokumen itu sudah dibuat sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Meskipun demikian, Danny menyarankan agar wajib pajak menggunakan pendekatan ex-ante. Artinya, TP Doc dibuat sejak awal tahun atau sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, pembuatan TP Doc bukan dilakukan baru pada akhir tahun bersamaan dengan penyusunan SPT Tahunan.

Dalam seminar ini, Danny juga menjelaskan mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan besarnya penghasilan atau pengurangan atas transaksi hubungan istimewa dikaitkan dengan penghindaran pajak.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Materi kedua disampaikan Alessandro Rey. Dia menekankan bahwa upaya hukum pajak sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada keberatan dan banding. Ia menjelaskan jika upaya administratif – termasuk pembetulan dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP)—ditolak, bisa diajukan upaya hukum gugatan.

Ia juga menerangkan bahwa upaya administrasif berupa keberatan dapat dilaksanakan secara simultan dengan upaya hukum gugatan. Selain itu, menurut Alessandro Rey, keputusan keberatan dapat dilakukan upaya hukum banding maupun gugatan secara simultan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip P5I. Adapun P5I merupakan wadah perkumpulan yang diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia yang menjalankan jasa di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

P5I didirikan dengan tujuan membina dan mengarahkan seluruh anggota untuk menjadi pengacara dan praktisi pajak yang memiliki kompetensi untuk menjalin keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dengan direktur jenderal pajak, direktur jenderal bea dan cukai, dan kepala daerah.

Dalam acara yang sama, Rinto Setiyawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) juga hadir. Simak ‘Soal Kepatuhan dan Keadilan bagi Wajib Pajak, Ini Kata IWPI’.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?