PP 49/2022

Agar Bebas PPN, Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Harus Berizin

Muhamad Wildan | Minggu, 18 Desember 2022 | 15:00 WIB
Agar Bebas PPN, Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Harus Berizin

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Jasa penyelenggaraan pendidikan yang berhak mendapatkan pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2022 harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di antaranya telah mendapatkan izin pendidikan.

Izin pendidikan, baik formal maupun nonformal, dapat diperoleh dari pemerintah pusat ataupun pemda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terdapat 4 jenis jasa penyelenggaraan pendidikan formal yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

"…meliputi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi oleh satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan formal dari pemerintah pusat atau pemda sesuai dengan kewenangannya," bunyi Pasal 16 ayat (4) PP 49/2022, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sementara itu, pendidikan nonformal berizin yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN antara lain pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Selanjutnya, jasa pendidikan juga bisa tidak mendapatkan fasilitas PPN bila jasa tersebut merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari penyerahan barang dan jasa lainnya.

"Jasa pendidikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ... tidak termasuk jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya," bunyi Pasal 16 ayat (6) PP 49/2022.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Untuk diketahui, jasa pendidikan sebelumnya dikecualikan dari PPN sesuai dengan Pasal 4A UU PPN. Namun, dengan ditetapkannya UU HPP, jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak (JKP) yang dikecualikan dari PPN.

Pada UU PPN yang belum direvisi melalui UU HPP, jasa pendidikan yang dikecualikan dari PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan luar sekolah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN