KENORMALAN BARU

Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemerintah Minta Daerah Perhatikan 2 Hal ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Juni 2020 | 09:15 WIB
Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemerintah Minta Daerah Perhatikan 2 Hal ini

Achmad Yurianto, Jubir Penanganan Covid-19. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah meminta daerah untuk melakukan persiapan matang dan tahapan yang tepat dalam menghadapi kenormalan baru. Setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan daerah.

Juru bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa secara bertahap pemerintah akan membuka kembali daerah maupun sektor strategis agar dapat produktif kembali.

“Kami mengingatkan proses untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru bukan hal mudah dan sederhana. Keputusan ini adalah keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah,” kata Yuri dikutip dari Setkab, Ahad (21/6/2020).

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Achmad menyebutkan setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian daerah sebelum melaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Pertama, memastikan warga di daerah paham dan mampu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus sehingga protokol kesehatan dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedua, Kepala Gugus Tugas di daerah harus melakukan kajian data yang teliti dan detail bersama pakar, ahli, dan tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing guna menentukan wilayah mana yang memungkinkan dibuka kembali.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Oleh karena itu, Achmad mengingatkan Gugus Tugas Daerah untuk selalu proaktif berkomunikasi dengan pusat dan bermusyawarah sebelum menentukan suatu daerah maupun sektor bisa produktif kembali secara bertahap.

“Pastikan ada tahapan sosialisasi, buat SOP (standard operating procedure) tentang cara mengimplementasikan kebiasan baru di dalam lingkungan sektor yang akan beroperasi kembali,” jelas Achmad.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus positif, lanjutnya, Tim Gugus Tugas Daerah dapat melakukan penutupan atau pengaturan guna menekan laju penularan Covid-19 agar tidak semakin luas dan meningkat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan