KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Ada Tunggakan Pajak Rp58,7 Miliar, KPP Lakukan Sita Serentak

Muhamad Wildan | Jumat, 06 September 2024 | 12:30 WIB
Ada Tunggakan Pajak Rp58,7 Miliar, KPP Lakukan Sita Serentak

Ilustrasi.

SURAKARTA, DDTCNews - Kantor pelayanan pajak (KPP) di Keresidenan Surakarta melakukan kegiatan penyitaan secara serentak terhadap 14 penanggung pajak.

KPP yang berlokasi di Keresidenan Surakarta tersebut antara lain KPP Madya Surakarta, KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Boyolali, KPP Pratama Karanganyar, KPP Pratama Sukoharjo, dan KPP Pratama Klaten.

"Kegiatan sita serentak ini akan memberikan deterrent effect dan juga kesadaran bagi para wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah II Sri Mulyono, dikutip pada Jumat (6/9/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Dalam keterangan resmi Kanwil DJP Jawa Tengah II disebutkan bahwa penyitaan serentak dilakukan terhadap 14 penanggung pajak guna menagih tunggakan pajak senilai Rp58,7 miliar. Adapun nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp42,3 miliar.

Secara terperinci, KPP Madya Surakarta menyita 2 unit kendaraan bermotor senilai Rp525 juta milik 2 penanggung pajak dengan tunggakan pajak senilai Rp808 juta.. KPP Pratama Surakarta menyita 5 unit mobil, 2 unit truk, dan 1 sepeda motor senilai Rp722 juta milik 7 penanggung pajak dengan tunggakan Rp2,7 miliar.

KPP Pratama Boyolali menyita 1 unit sepeda motor senilai Rp15 juta milik seorang penanggung pajak yang memiliki tunggakan Rp14 juta. Sementara itu, KPP Pratama Karanganyar menyita 1 unit mobil senilai Rp200 juta milik penanggung pajak dengan tunggakan Rp36 juta.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Kemudian, KPP Pratama Sukoharjo menyita 2 mobil dan 4 bidang tanah senilai Rp38,5 miliar milik 2 penanggung pajak yang memiliki tunggakan Rp56 miliar. Terakhir, KPP Pratama Klaten menyita 1 unit mobil senilai Rp75 juta milik 1 penanggung pajak yang menunggak pajak Rp686 juta.

"Upaya penagihan dalam bentuk penyitaan serentak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II," tutur Sri Mulyono.

Aset yang disita berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak. Nanti, barang sitaan tersebut akan dilelang jika dalam 14 hari utang pajak tidak dilunasi, dengan didahului pengumuman lelang. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP