Ada Pungli Kartu Kuning Pencari Kerja, Menaker: Segera Laporkan

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning tidak dikenakan biaya alias gratis.

Pencari kerja dapat langsung mendaftarkan diri ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikutip dari Setkab, Senin (21/06/2021).

Menaker mengungkapkan beberapa daerah terindikasi masih ditemukan adanya praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning seperti biaya administrasi dan biaya sukarela. Menurutnya, hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan pungli.

Ida mengimbau para pencari kerja kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39/2016.

Selain itu, para pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau luar negeri juga harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke dinas ketenagakerjaan setempat.

“Kami meminta kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” sebut Menaker.

Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota.

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, lanjutnya, dapat dipakai oleh masing-masing dinas tenaga kerja di antaranya untuk membuat perencanaan tenaga kerja sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan dapat segera diisi oleh pencari kerja.

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.

Lalu, pada halaman kedua tercantum data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak dua lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pembuatan kartu kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. (rig)