Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan jurnalis di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
JAYAPURA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dilakukannya pemekaran wilayah di Tanah Papua.
Menurutnya, pembentukan 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan bisa mempermudah jangkauan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Apalagi, Papua memiliki wilayah yang luas.
"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang Tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya 2 provinsi. Terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, dibangun daerah otonomi baru," kata Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura dilansir Sekretariat Kabinet, Rabu (31/8/2022).
Jokowi menyampaikan ide pemekaran wilayah Papua justru berasal dari aspirasi masyarakat Papua sendiri. Menurutnya, masukan tentang hal ini sudah disampaikan masyarakat sejak beberapa tahun lalu.
"Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan," jelasnya.
Terkait dengan masih adanya pro dan kontra terhadap isu pemekaran wilayah tersebut, Jokowi menilai hal tersebut merupakan sebuah bentuk demokrasi.
"Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah, bahwa ada pro dan kontra itu namanya demokrasi," katanya.
Sebelumnya, DPR menyetujui 3 rancangan UU mengenai pembentukan provinsi baru di Papua. Dalam laporannya, DPR berdalih pemekaran Papua bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua.
Tak cuma itu, pembentukan ketiga provinsi baru juga dinilai perlu untuk mengurai konflik yang ada di Papua. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.