Ada Opsen PKB dan BBNKB, PAD Pemprov Diproyeksi Susut 62% Tahun Depan

JAYAPURA, DDTCNews – Pemprov Papua memperkirakan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) akan menurun tajam seiring dengan implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Plt Kepala Bapenda Provinsi Papua Hans Hamadi mengatakan telah mengoordinasikan rencana penerapan opsen PKB dan BBNKB mulai tahun depan. Namun, sejalan dengan penerapan opsen pajak, PAD Provinsi Papua diperkirakan turun hingga 62,2% pada tahun depan.

"Kalau target PAD tahun ini Rp654 miliar, tahun depan menurun drastis menjadi Rp247 miliar," katanya, dikutip pada Kamis (31/10/2024).

Hans menuturkan opsen pajak telah diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB dan BBNKB tanpa mengubah beban pajak yang ditanggung wajib pajak.

Opsen akan diberlakukan untuk menggantikan skema bagi hasil PKB dan BBNKB yang selama ini berlangsung dari provinsi ke kabupaten/kota. Ketentuan opsen PKB dan opsen BBNKB diterapkan mulai 5 Januari 2025.

Hans menilai opsen PKB dan BBNKB bakal mengurangi porsi penerimaan bagi pemerintah provinsi. Untuk itu, Bapenda akan berupaya mengoptimalkan penerimaan dari retribusi, khususnya retribusi pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua.

"Ada 26 OPD yang penghasil retribusi di Pemprov Papua. Kalau kami maksimalkan, kami akan mendapat retribusi di atas Rp130 miliar dari 26 SKPD itu," ujarnya seperti dilansir pasificpos.com.

Mengenai kinerja PAD tahun ini, Hans menyebut realisasinya telah mencapai 80% dari target Rp654 miliar. Dia pun optimistis target ini bakal tercapai saat tutup buku. (rig)