KABUPATEN PROBOLINGGO

Ada Pemutihan, Pemda Harap Bantu Tuntaskan Piutang Pajak Rp8,97 Miliar

Dian Kurniati | Minggu, 16 April 2023 | 11:30 WIB
Ada Pemutihan, Pemda Harap Bantu Tuntaskan Piutang Pajak Rp8,97 Miliar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemkab Probolinggo, Jawa Timur berkomitmen untuk menyelesaikan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sepanjang periode 2018-2021, piutang PBB-P2 mencapai Rp8,97 miliar.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ofie Agustin mengatakan pemkab terus berupaya untuk melaksanakan penagihan sehingga piutang PBB-P2 dapat dibayarkan.

"Membayar PBB diperlukan agar wajib pajak memenuhi kewajiban hukum," katanya, dikutip pada Minggu (16/4/2023).

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Ofie menuturkan BPKAD saat ini tengah berusaha meningkatkan transparansi kepemilikan aset sebagai objek pajak melalui proses verifikasi. Menurutnya, verifikasi bisa membantu meminimalisasi kasus kepemilikan objek pajak yang tidak jelas.

Dia menyebut objek pajak yang tidak tercatat dengan baik sering kali menjadi sumber masalah dalam transaksi bisnis dan kepemilikan suatu properti.

Ofie menjelaskan pajak menjadi kontributor utama pada pendapatan asli daerah (PAD). Pajak tersebut akan dibelanjakan untuk pembangunan daerah, termasuk pengembangan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik daerah.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

"Dengan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik daerah," ujarnya dilansir radarbromo.jawapos.com.

Saat ini, pemkab juga tengah mengadakan program pemutihan denda PBB-P2 untuk memeriahkan HUT ke-277 kabupaten tersebut. Insentif diberikan untuk membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2.

Insentif ini berlaku berlaku sejak 15 Maret hingga 31 Mei 2023. Program pemutihan diberikan untuk denda PBB-P2 dari seluruh tahun pajak. Insentif tersebut dapat dinikmati oleh semua wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2.

Baca Juga:
DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan secara manual ke kantor BPPKAD maupun online ke berbagai saluran yang tersedia.

Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayar PBB-P2 di antaranya melalui aplikasi Sistem Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah (SI-PEPAD), kantor pos, Bank Jatim, Alfamart, dan Shopee. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu