KEBIJAKAN BEA CUKAI

Ada Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Tak Revisi Target Bea Keluar

Dian Kurniati | Sabtu, 30 April 2022 | 12:00 WIB
Ada Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Tak Revisi Target Bea Keluar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan tidak akan merevisi target penerimaan bea keluar meskipun mengalami kenaikan signifikan sepanjang kuartal I/2022.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kinerja penerimaan bea keluar terjadi seiring dengan membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Di sisi lain, penerimaan bea keluar juga terdampak lonjakan harga berbagai komoditas global.

"Secara prinsip, kalau kami melihat potensi dari penerimaan yang cukup lebih, terutama bea keluar, mekanisme kami tidak ada revisi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Baca Juga:
Direvisi Lagi! Aturan Kepabeanan Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Penerimaan bea keluar pada kuartal I/2022 tercatat mencapai Rp10,7 triliun atau jauh melampaui target sepanjang tahun yang dipatok Rp5,92 triliun. Secara persentase, realisasi tersebut mencapai 180,88% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan kinerja bea keluar pada periode yang sama 2021, angka realisasi tersebut juga tumbuh 132,22%. Pada kuartal I/2021, realisasi bea keluar tercatat senilai Rp4,61 triliun.

Laporan APBN Kita edisi April 2022 memaparkan pertumbuhan penerimaan bea keluar didorong tingginya harga komoditas dunia terutama minyak kelapa sawit mentah dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Peningkatan harga produk kelapa sawit dan produk turunannya telah mengakibatkan bea keluar dikenakan pada tarif yang maksimal sehingga penerimaannya otomatis ikut terkerek.

Baca Juga:
Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Sementara itu, penerimaan bea keluar tembaga tumbuh didorong oleh peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga.

Walaupun tak berencana melakukan revisi target, Askolani menyebut pemerintah akan terus memonitor kinerja penerimaan bea keluar hingga tutup buku. Andai nantinya pemerintah melakukan perubahan pada belanja, lanjutnya, tambahan pendapatan negara dari bea keluar dapat menjadi bantalan agar perubahan itu tidak menimbulkan pelebaran defisit.

"Sehingga kelebihan dari pencapaian penerimaan 2022 sampai Maret ini menjadi langkah untuk mengantisipasi kebijakan kami di bulan berikutnya," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi