KABUPATEN KLATEN

Ada 50 Desa Setor PBB di Bawah 50%

Awwaliatul Mukarromah | Senin, 26 September 2016 | 11:59 WIB
Ada 50 Desa Setor PBB di Bawah 50%

Ilustrasi SPPT PBB.

KLATEN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lambat 30 September 2016. Namun hingga saat ini masih ada sekitar 50 desa yang setorannya di bawah 50%, bahkan ada desa yang hingga 15 September baru mencapai 13%.

Kepala Seksi (Kasi) Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten Harjanto Hery Wibowo menuturkan pembayaran PBB yang masih di bawah 50% di antaranya berasal dari Kecamatan Delanggu, Wedi dan Kalikotes. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena di beberapa wilayah kecamatan terdapat wajib pajak besar.

”Untuk desa yang di bawah 50% masih banyak, sekitar 50 desa. Terendah di Desa Munggung Kecamatan Karangdowo, per 15 September baru 13%. Jauh sekali dari target operasional yang harus tercapai. Mestinya, di bulan-bulan seperti ini sudah minimal 50-60%. Selain Munggung juga ada Desa Birit Kecamatan Wedi,” ungkap Harjanto.

Baca Juga:
Optimalkan Setoran Pajak Kendaraan di Kota Ini, Razia Akan Digencarkan

Harjanto menegaskan DPPKAD Klaten akan terus mengupayakan pelunasan PBB hingga 100% sampai jatuh tempo pembayaran. Adapun pembayaran PBB pertengahan September secara total berada di kisaran Rp14,6 miliar dari target Rp23,8 miliar.

“Baru sekitar 62%. Maka sisa waktu dua pekan ini kami kejar target khususnya untuk yang wajib pajak besar-besar,” ujarnya, Minggu (25/9).

Rata-rata, seperti dikutip dari Joglosemar.co, wajib pajak besar memiliki tanggungan PBB di atas Rp2 juta. Adapun total PBB dari wajib pajak besar yang belum terbayarkan masih ada sekitar Rp700 juta.

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

“Kami sudah melayangkan surat penagihan langsung untuk mengingatkan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo,” ujarnya.

Wajib pajak yang terlambat membayar hingga jatuh tempo akan dikenakan denda 2% dari nilai baku per bulan. Namun, wajib pajak yang keberatan dengan denda tersebut dapat mengajukan keringanan denda ke DPPKAD.

Sementara itu, Sekda Klaten Jaka Sawaldi berharap, target PBB tetap tercapai 100%. Pasalnya, PBB merupakan salah satu penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

”Optimis nanti bisa 100% sebelum jatuh tempo. Upaya-upaya untuk mengejar penagihan terus kami lakukan supaya wajib pajak membayar pajaknya,” tegasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya