PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Luhut: Kita Masih Jauh

Dian Kurniati | Rabu, 12 Oktober 2022 | 14:00 WIB
Ada 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Luhut: Kita Masih Jauh

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah konferensi pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia masih relatif baik di tengah ketidakpastian global yang belakangan ini populer disebut sebagai the perfect storm.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan kondisi ekonomi global yang sulit telah mendorong beberapa negara mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Meski demikian, dia memandang Indonesia belum berada pada fase yang genting dan memerlukan bantuan IMF.

"Kemarin Ibu Menkeu sudah menyampaikan bahwa sudah ada 28 negara yang antre masuk di IMF. Kita jauh dari itu. Kita mungkin salah satu negara yang terbaik pada hari ini," katanya, Rabu (12/10/2022).

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Luhut mengatakan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina kini menjadi tantangan yang dampaknya meluas hingga ke seluruh negara. Perang tersebut menyebabkan harga berbagai komoditas global naik sehingga menimbulkan lonjakan inflasi.

Menurutnya, kebanyakan negara biasanya memutuskan memperketat kebijakan moneter untuk mengendalikan laju inflasi. Namun, sejauh ini dia menilai tingkat inflasi dan suku bunga acuan di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain.

Inflasi Indonesia pada September tercatat sebesar 5,9% secara tahunan, sedangkan suku bunga acuan Bank Indonesia naik sebanyak 75 basis points (bps) menjadi 4,25%.

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Luhut menjelaskan semua negara sedang menghitung skenario terburuk apabila perekonomian dunia terus mengalami perlemahan. Menurutnya, semua kemungkinan dapat terjadi sehingga setiap negara perlu bersiap untuk menghadapinya.

"Sekali lagi, kita tidak boleh jumawa di situ karena apa saja dalam 6 bulan ini bisa terjadi," ujarnya.

Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan para menteri melakukan stress test dalam menghadapi krisis. Misalnya untuk memitigasi krisis pangan, semua level pemerintah diminta memastikan pasokan semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia sehingga inflasi dapat terkendali. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Senin, 14 Oktober 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perbaikan Sistem Perpajakan, Luhut Sebut Tax Ratio Segera Membaik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja