80% Pendanaan IKN Berasal dari Swasta, Insentif Pajak Perlu Diberikan

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan insentif pajak memiliki peran vital dalam mendanai pembangunan IKN.

Bambang mengatakan 80% dari pendanaan untuk pembangunan IKN bersumber dari swasta. APBN hanya berkontribusi sebesar 20%. Insentif pajak dianggap perlu untuk menarik minat pihak swasta.

"PP tentang insentif investasi di IKN ini sangat penting untuk memberikan insentif, apakah itu tax holiday, supertax deduction, atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus," ujar Bambang dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).

PP mengenai insentif di IKN dibahas oleh Otoritas IKN bersama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Bambang mengatakan ketentuan terkait insentif pajak di IKN akan dikonsultasikan ke DPR. "Pada waktunya kalau memang itu harus dikonsultasikan, saya kira lebih baik dikonsultasikan supaya semua pihak juga jelas sweetener apa yang akan kita berikan," ujar Bambang.

Untuk diketahui, secara umum pemerintah akan menawarkan insentif tax holiday atas penanaman modal, tax holiday atas relokasi kantor, supertax deduction atas kegiatan-kegiatan tertentu, ketentuan kepabeanan dan cukai khusus, ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan (financial center), dan ketentuan PPN khusus.

Merujuk pada One Map, One Planning, One Policy (1 MPP) yang dirilis pemerintah, insentif yang diberikan contohnya adalah tax holiday selama 30 tahun untuk investor yang melakukan penanaman modal pada bidang infrastruktur dan layanan umum pada 2022 hingga 2035.

Bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal pada bidang bangkitan ekonomi, pemerintah menjanjikan insentif tax holiday selama 20 tahun.

Pemerintah juga menjanjikan insentif tax holiday untuk perusahaan yang melakukan pendirian atau relokasi kantor pusat atau kantor regional ke IKN. Insentif tax holiday diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah jangka waktu 10 tahun, pelaku usaha tersebut akan mendapatkan fasilitas berupa tarif PPh badan sebesar 6% atas laba neto.

Untuk mendukung financial center, pemerintah berencana memberikan fasilitas pembebasan PPh badan untuk perbankan, asuransi, dan keuangan syariah.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan pembebasan withholding tax atas penghasilan investasi ke wajib pajak nonresiden. Financial center juga akan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas atas dividen, bunga, royalti, biaya manajemen, biaya teknis, hingga pajak atas transaksi sewa.

WNA juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh atas penghasilan-penghasilan yang bersumber dari financial center. Untuk WNI, fasilitas pembebasan PPh berlaku hingga 2032. Setelah 2032, WNI mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50%. (sap)