SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah mengatakan KY menyampaikan pengumuman. 

JAKARTA, DDTCNews – Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan proses seleksi administrasi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM).

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah mengatakan KY telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap seluruh berkas administrasi CHA dan calon hakim ad hoc HAM yang sudah masuk dalam proses seleksi.

“Setelah melakukan penelitian dann verifikasi terhadap berkas administrasi, dengan ini Komisi Yudisial Republik Indonesia mengumumkan nama-nama calon hakim agung yang memenuhi persyaratan administrasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Untuk kamar pidana, ada 43 orang CHA yang lulus. Untuk kamar perdata, ada 9 orang CHA. Selanjutnya, pada kamar agama, ada 22 orang CHA. Pada kamar tata usaha negara (TUN), ada 6 orang CHA. Kemudian, pada kamar TUN khusus pajak, ada 8 orang CHA.

Adapun 8 orang CHA pada kamar TUN khusus pajak yang lulus tahap seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

  1. AK Setiyono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
  2. Arifin Halim, Konsultan Pajak KKP Arifin Halim
  3. Doni Budiono, Advokat PDB Law Firm & KJA/KKP Doni Budiono
  4. Eddhi Sutarto, Advokat Konsultan Management and Lawfirm Eddhi Sutarto and Partner
  5. Ruwaidah Afiyati, Hakim Pengadilan Pajak
  6. Triyono Martanto, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
  7. Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh
  8. Yeheskiel Minggus Tiranda, Ahli Manajemen Perubahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Sementara itu, untuk calon hakim ad hoc HAM, ada 13 orang yang lulus. Baik CHA maupun calon hakim ad hoc HAM tersebut berhak mengikuti seleksi kualitas yang akan dilaksanakan pada 17—18 Oktober 2022.

Baca Juga:
DPR Resmi Bentuk 2 Komisi Baru, Membidangi Energi dan Hukum

KY, sambung Siti, meminta kepada masyarakat dengan dengan identitas yang jelas untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak para calon. Adapun rekam jejak yang dimaksud mencakup integritas, kapasitas, perilaku dan karakter.

Informasi atau pendapat tertulis hendaknya sudah diterima Tim Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia paling lambat pada 14 November 2022 melalui email [email protected] atau Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Agung) Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat (10450). Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN