PRESIDENSI G-20 INDONESIA

6 Agenda Prioritas G-20 Mulai Dibahas, Termasuk Soal Pajak Global

Dian Kurniati | Kamis, 09 Desember 2021 | 18:30 WIB
6 Agenda Prioritas G-20 Mulai Dibahas, Termasuk Soal Pajak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan beberapa agenda prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20 mulai dibahas dalam pertemuan pertama tingkat deputi keuangan dan bank sentral (finance track) pada hari ini, 9 Desember 2021.

Sri Mulyani mengatakan pertemuan G-20 akan membahas berbagai agenda penting untuk mendorong pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19. Menurutnya, isu pajak internasional menjadi salah satu agenda dalam forum tersebut.

"Hari ini pertemuan deputi akan mencakup isu-isu tersebut. Karena ini ini pertemuan pertama, akan sangat menentukan tidak hanya tone saja, tetapi juga scope apa yang ingin kita hasilkan pada saat presidensi," katanya, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Setidaknya terdapat 6 agenda prioritas Indonesia sebagai Presidensi G-20. Pertama, pemulihan ekonomi global yang sejalan dengan tema Presidensi G-20 Indonesia 2022 yaitu Recover Together, Recover Stronger.

Menurutnya, koordinasi kebijakan antarnegara dibutukan sehingga pemulihan ekonomi berjalan bersama-sama dan lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, rencana exit policy setelah pandemi juga dibahas dan dipastikan tidak berdampak negatif terhadap negara berkembang.

Kedua, mengupayakan pemulihan luka atau scarring effect pada perekonomian global sebagai dampak pandemi. Hal itu penting karena pandemi telah menyebabkan disrupsi besar pada ekonomi sehingga tidak mudah untuk pulih.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Ketiga, mengenai kebijakan mata uang digital bank sentral yang dalam pembahasannya juga akan banyak melibatkan gubernur bank sentral anggota G20. Keempat, mengenai sistem keuangan yang berkelanjutan atau didorong ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, isu pembayaran lintas batas negara juga dibicarakan karena digitalisasi ekonomi makin luas diterapkan. Anggota G-20 akan membahas sistem pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan transparan.

Kelima, mengenai inklusi keuangan untuk digitalisasi UMKM sehingga pelaku usaha dapat memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Keenam, terkait dengan perpajakan global.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menurut menteri keuangan, pembahasan mengenai perpajakan internasional tersebut sangat penting karena semua negara ingin segera memulihkan APBN yang salah satunya dicapai melalui peningkatan pendapatan pajak.

"Untuk mendapatkan sistem perpajakan internasional dan nasional yang simpel dan equitable ini menjadi sangat penting, terutama pada era digital saat banyak perusahaan digital yang operasionalnya across jurisdictions," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan Presiden Joko Widodo juga menekankan 3 isu penting yang harus menjadi fokus dalam G-20. Ketiga isu tersebut antara lain mendesain arsitektur global mengenai kesehatan, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi menuju ekonomi hijau. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN