347 Tuduhan Penghindaran Pajak Dilayangkan

MANILA, DDTCNews—Ditjen Pajak Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR) telah mengajukan 347 kasus tuduhan penghindaran pajak dengan total utang pajak senilai Ph₱24,02 miliar pada 2019 sebagai bagian dari kampanye melawan penghindaran pajak.

Jumlah tuduhan ini lebih tinggi 57% dari posisi tahun sebelumnya yang hanya 197 kasus dengan total utang pajak senilai Ph₱15 miliar. Sebagian dari kasus tersebut telah diajukan baik ke Pengadilan Umum maupun Pengadilan Pajak.

"Ini adalah pertama kalinya kami mengajukan banyak kasus penghindaran pajak terhadap berbagai individu dan perusahaan,” kata Wakil Komisaris BIR Arnel Guballa selama pertemuan Komite Eksekutif BIR, seperti dilansir Kementerian Keuangan Filipina, Rabu (27/2/2020).

Khusus dalam Program Kampanye Anti-Penghindaran Pajak pada 2019, BIR telah mengajukan sedikitnya 209 tuduhan penghindaran pajak ke Pengadilan Umum dengan jumlah utang pajak Ph₱19,06 miliar, dan 38 kasus ke Pengadilan Pajak senilai Ph₱4,94 miliar.

Menurut Guballa, kasus yang diajukan ke Pengadilan Pajak melibatkan hampir Ph₱5 miliar utang pajak, naik 480% dibandingkan dengan Ph₱851,57 juta yang diperoleh BIR melalui proses pengadilan pada 2018.

Di sisi lain, pada 2019 BIR juga mengumpulkan Ph₱1,92 miliar dari Program Oplan Kandado, yang menyebabkan penutupan sementara 743 perusahaan karena pelanggaran pajak. Kinerja BIR dalam program tersebut naik 219% dibandingkan dengan 233 penutupan perusahaan pada 2018.

Pada Kamis (27/2/2020) ini misalnya, BIR mengajukan tuduhan penghindaran pajak kepada 6 wajib pajak di Kota Makati City, atas dugaan penolakan mereka untuk membayar utang pajak senilai Ph₱153 juta. Tuduhan ini diajukan ke Pengadilan Umum..

Maridur Rosario, Direktur Regional BIR Makati, mengatakan ke-6 wajib pajak itu adalah Creative Computing Inc., Asosiasi Kondominium Millennium Plaza, Boma One Pacific Corp, Corp Pulp dan Kertas Isarog, Hotelsystem Asia, dan Megan Agro Philippine Enterprises.

“Pemilik dan karyawan perusahaan juga dimasukkan ke dalam lembar tuduhan karena diduga mengabaikan surat penilaian dan pengumpulan pajak. Ini sudah terjadi sejak lebih dari satu dekade yang lalu,” katanya seperti dilansir www.panaynews.net.

Pada 2017, pemerintah mengumpulkan lebih dari Ph₱30 miliar dari produsen rokok Mighty Corp. setelah gagal membayar pajak cukai Ph₱37,9 miliar dan menggunakan stempel pajak palsu pada rokoknya. Ini adalah jumlah terbesar tagihan pajak yang diajukan pemerintah ke satu wajib pajak. (Bsi)