MAURITIUS

30 Juni, Negara Ini Akan Tandatangani MLI

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Juni 2017 | 15:32 WIB
30 Juni, Negara Ini Akan Tandatangani MLI

PORT LOUIS, DDTCNews – Menteri Keuangan Mauritius mengumumkan akan menandatangani Multilateral Instrument (MLI) OECD untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) berdasarkan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) pada akhir Juni 2017.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Mauritius, untuk perjanjian pajak yang tidak tercakup dalam Konvensi Multilateral tersebut, akan diadakan diskusi secara bilateral dengan masing-masing negara untuk tetap memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi BEPS.

“Sebagai agen International Financial Centre (IFC) yang terpercaya, Mauritius tetap berkomitmen untuk selalu mengadopsi dan mematuhi norma dan standar yang berlaku secara internasional,” ungkap pernyataan dari Kementerian Keuangan, Rabu (7/6).

Baca Juga:
Pemerintah Kaji Bentuk Insentif Pajak yang Sejalan dengan Pilar 2

Dalam penandatanganan Konvensi Multilateral yang diadakan pada 7 Juni 2017 di Paris, sebanyak 68 negara turut serta menandatangani kesepakatan tersebut dan akan segera disusul oleh 30 negara lainnya.

MLI yang dikembangkan oleh OECD di bawah Action 15 BEPS akan memasukkan rekomendasi-rekomendasi BEPS ke dalam perjanjian pajak antara dua negara yang jumlahnya tercatat lebih dari 1.100 perjanjian di seluruh dunia.

Konvensi tersebut akan memperkuat ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan perjanjian, termasuk melalui arbitrase dengan mengikat wajib untuk mengurangi pajak berganda dan meningkatkan kepastian pajak untuk bisnis.

Kementerian Keuangan Mauritius dalam press release-nya juga mengatakan Mauritius telah secara aktif berpartisipasi dalam Ad Hoc Group yang dibentuk oleh OECD untuk mengerjakan penyusunan Multilateral. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 04 Oktober 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Kaji Bentuk Insentif Pajak yang Sejalan dengan Pilar 2

Selasa, 24 September 2024 | 15:15 WIB KULIAH UMUM DDTC-PERBANAS

Ada Banyak Inisiatif Multilateral Perangi Profit Shifting, Efektifkah?

Jumat, 20 September 2024 | 11:11 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Resmi Diteken, Sri Mulyani Sebut STTR Jadi Jalan Lindungi Basis Pajak

Jumat, 06 September 2024 | 11:52 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Rezim Aset Tidak Berwujud Lokal Kunci Rasio Pajak Optimal

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN