22 BUMN Siap Integrasikan Data Perpajakan dengan DJP 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan terus menambah jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan integrasi data perpajakan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan sudah ada 22 entitas bisnis pelat merah yang siap menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP. Kerja sama tersebut mencakup pembangunan host to host e-faktur dan e-bupot.

"Ada tambahan 22 BUMN yang siap deploy integrasi data perpajakan," katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) integrasi data perpajakan holding BUMN tambang, Jumat (4/9/2020).

Iwan menuturkan untuk menjaring lebih banyak BUMN yang melakukan integrasi data, DJP akan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) BUMN yang sudah mengantongi izin. Salah satunya adalah anak usaha Telkom Indonesia yang menyediakan PJAP Telkom Pajakku.

Dia menuturkan kerja sama integrasi melalui PJAP BUMN akan memudahkan perusahaan pelat merah untuk melakukan integrasi data perpajakan. Kerja sama terkini DJP dengan holding tambang MIND ID beserta 5 perusahaan anggotanya juga dilakukan melalui saluran PJAP Telkom Pajakku.

Iwan menambahkan salah satu tujuan utama dari integrasi data perpajakan DJP dengan BUMN adalah terbentuknya basis satu data perpajakan BUMN (data warehouse). Program tersebut akan memberikan manfaat bukan hanya bagi DJP tapi juga untuk Kementerian BUMN.

Bagi kementerian, dengan adanya data warehouse BUMN maka akan tersedia instrumen untuk memantau kinerja perusahaan dengan basis kegiatan usaha dalam jangka pendek. Laporan kinerja, lanjut Iwan, tidak perlu menunggu konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun.

"Satu data warehouse ini nantinya bisa diakses DJP bersama Kemen BUMN. Bagi kementerian tentu membutuhkan insight sejauh mana kinerja BUMN. Oleh karena itu, kami terus dorong kerja sama integrasi data perpajakan BUMN," imbuhnya. (Bsi)